Isu tentang perombakan kabinet sebenarnya bukan hanya heboh ketika Menteri Sosial dan Menteri Kelautan & Kemaritiman ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Wacana reshuffle terhadap Kabinet Indonesia Maju sudah bergaung pada Juli 2020. Saat itu Presiden Jokowi mengungkapkan kekesalannya terhadap sejumlah menteri yang dinilai lamban dalam membelanjakan anggaran kementerian.
Di hadapan para menteri ketika rapat terbatas tentang Percepatan Penyerapan Anggaran 6 Kementerian dan Lembaga, menurut laporan jpnn.com (8/7/2020) Presiden Joko Widodo menilai para menteri serta jajarannya seakan cuti dari tugas dalam menanggulangi dampak virus Corona atau Covid-19.
Pada saat itu Presiden Jokowi mengatakan bahwa, "Yang kita undang ke Istana adalah kementerian-kementerian dan lembaga yang memiliki anggaran besar. Kenapa kita undang? Karena kita ingin ada percepatan penyerapan anggaran. Kita tahu semuanya, bahwa dunia sedang krisis. Krisis kesehatan, krisis ekonomi, 215 negara mengalami hal yang sama. Termasuk kita,"
Setelah rapat terbatas tersebut, bagai gayung bersambut opini dari para pengamat dan elite partai politik pun menyuarakan tentang perlunya reshuffle kabinet. Berita terkini tentang perombakan kabinet ini dilaporkan oleh nasional.kompas.com (21/12/2020) yang mengutip ucapan Faisol Risa, Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Faisol Risa mengatakan bahwa, "Saya dengar ada enam posisi. Akan masuk orang-orang muda yang menambah dinamisnya kabinet,"
Posisi apa saja yang akan mengalami perombakan?
Terkait wacana reshuffle Kabinet tidak terlepas dari tentang jatah partai yang akan masuk dalam Kabinet Indonesia Maju yang menurut kabar akan diumumkan hari Rabu, 23/12/2020. Nama seperti Tri Risma Harini dari PDI Perjuangan, bahkan Fadli Zon dari Partai Gerindra juga ikut meramaikan calon menteri dalam kabinet "baru" ini.
Menurut laporan cnnindonesia.com (22/12/2020) Habiburokhman, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra membantah anggapan yang menyatakan bahwa jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan merupakan jatah untuk partai Gerindra. Habiburokhman yang sering disapa Habib itu kepada wartawan di komplek DPR/MPR, Senayan pada 21/12/2020 kepada wartawan mengatakan bahwa, "Enggak ada lah. Enggak ada jatah menjatah,"
Lalu dia mengatakan bahwa reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi. Habiburokhaman kemudian menegaskan bahwa Partai Gerindra tidak mau berspekulasi maupun mengintervensi masalah perombakan kabinet.
Yang menarik adalah laporan cnnindonesia.com (21/12/2020) tentang isu pengganti Edhy Prabowo yang akan diganti oleh Wahyu Sakti Trenggono yang saat ini masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Habiburokhman enggan mengomentari kabar tersebut. Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini, partainya tidak memiliki kapasitas untuk mengusulkan Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan untuk mengganti Edhy Prabowo.
Lebih lanjut Habiburokhaman mengatakan, "Terlepas memang Trenggono itu dengan Pak Prabowo kan baik sekali hubungannya. Beliau berdua itu di Kemenhan sangat harmonis. Tapi jangan diartikan kami mengusulkan juga, karena kami enggak ada kewenangan di situ,"
Lalu bagaimana tentang kemungkinan Tri Rismaharini, yang sebentar lagi akan berakhir jabatannya sebagai Walikota Surabaya?
Menarik disimak opini warga tentang kabar yang beredar bahwa Bu Risma akan masuk dalam Kabinet Indonesia Maju yang baru.
0 Comments
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menjelaskan bahwa, Indonesia mengalami gangguan karena ada ideologi radikalisme bagi kemaslahatan Pancasila.
Menurut mantan Ketua MK ini ancaman itu dilakukan dalam bentuk teror. Mahfud MD mengaku bahwa belum lama ini menerima informasi tentang adanya kelompok anak muda yang dilatih untuk meneror VVIP atau orang-orang penting. Sebagaimana dilaporkan situs berita nasional.kompas.com (17/12/2020) Mahfud MD yang juga mantan Menteri Pertahanan di era Presiden Gus Dur ini mengatakan bahwa, "Saya dapat info ada sekelompok anak-anak muda yang dilatih di suatu tempat khusus untuk meneror VVIP (Very-very important person/orang sangat penting),"
Pada saat memberi sambutan dalam acara Penyerahan Hasil Evaluasi & Rekomendasi Kebijakan Kementerian/Lembaga di Bidang Kesatuan Bangsa (16/12/2020) Mahfud MD menjelaskan pula, "Saya dapat foto latihannya juga. Nah yang seperti ini, itu radikalisme yang mengarah, menghantam ideologi. Itu satu, intoleran. Dua yang lebih parah dari itu adalah teror. Teror itu karena paham jihadis, paham jihad yang salah,"
Merespon penuturan Mahfud MD tersebut, Irjen Argo Yuwono, Kepala Divisi Humas Polri mengatakan bahwa Polri akan bergerak cepat terkait danya dugaan pergerakan teroris muda. Sebagaimana diberitakan oleh m.wartaekonomi.co.id (19/12/2020) Irjen Argo Yuwono mengatakan bahwa, "Perektrutannya juga melalui dunia maya, tentunya dengan berbagai cara, modus,"
Menurut Irjen Argo, di era teknologi canggih ini anak-anak muda direkrut dengan cara-cara sedemikian rupa, sehingga anak-anak muda tertarik untuk terlibat.
Sebagaimana dilaporkan nasional.kompas.com (17/12/2020), Mahfud MD juga menjelaskan tentang bukti lain teror yang menjadi ancaman terhadap Pancasila adalah keberhasilan aparat keamanan meringkus 23 orang terduga teroris yang kemudian dikumpulkan di Lampung.
Menurut Mahfud MD, mereka akan menebar teror di berbagai tempat. Lebih lanjut Mahfud yang juga kader NU ini mengatakan bahwa, "Tugas kita adalah menjalankan pemerintah, negara yang bersumbu pada kesatuan bangsa kita. Semua energi harus kita kerahkan untuk jaga keutuhan dan kebersamaan, kebersatuan kita,"
Sebagaimana dilaporkan m.wartaekonomi.co.id (19/12/2020) Irjen Argo Yuwono mengatakan bahwa pihak kepolisian tengah melakukan penyelidikan terkait informasi Menko Polhukam Maffud MD yang menyebut ada pelatihan teror dengan target para tokoh pejabat Very Very Important Person atau VVIP).
Terkait isu radikalisme muncul sikap beberapa komunitas yang menyuarakan sikap terhadap Presiden Jokowi serta TNI & Polri seperti berikut ini.
Tujuh Orang Ditetapkan Sebagai Tersangka Terkait Aksi 1812. Kombes Yusri Yunus Ungkap Alasannya12/20/2020
Aksi 1812 yang dilakukan para pendukung Muhammad Rizieq Shihab alias MRS telah menimbulkan kerumunan padahal sudah dilarang oleh pihak kepolisian. Pada saat unjuk rasa yang dilakukan pada Jumat, 18 Desember 2020 tersebut polisi telah mengamankan 455 orang. Setelah diperiksa polisi menetapkan tujuh orang sebagai tersangka terkait Aksi 1812.
Menurut Kombes Yusri Yunus, bahwa mereka yang diamankan adalah simpatisan FPI yang menuntut pembebasan MRS yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka yang sampai saat ini masih ditahan di Rutan Narkoba Polda Metro Jaya.
Menurut laporan situs berita cnnindonesia.com (19/12/2020) dari peserta demonstrasi yang bertajuk Aksi 1812 itu polisi mendapati ada yang membawa ganja dan senjata tajam.
Kepada wartawan Kombes Yusri Yunus, Kabid Humas Polda Metro Jaya mengatakan bahwa, "Dari itu semua ada lima bawa senjata dan kita proses, lalu ada dua yang bawa narkoba dan kita proses. Yang lain masih kita datakan semuanya," Lebih lanjut Kombes Yusri Yunus mengungkapkan dari kelima tersangka yang membawa senjata tajam beberapa diantaranya ditangkap di Jakarta Utara dan wilayah Tangerang. Yusri menambahkan pula bahwa dua tersangka yang kedapatan membawa ganja yang juga tergolong sebagai narkoba menurut Undang-undang di Indonesia, ditangkap di wilayah Depok ketika mereka akan menuju Jakarta.
Dilansir dari cnnindonesia.com (19/12/2020) Kombes Yusri Yunus menyatakan, "Kalau yang bawa sajam sudah jadi tersangka dan ditahan, lalu bawa narkoba dua orang itu ditahan juga,"
Kemudian Yusri menambahkan pula bahwa jumlah tersangka kemungkinan akan bertambah. Polisi masih melakukan pemeriksaan dan pendataan terhadap raturan orang lainnya yang diamankan pihak kepolisian terkait demonstrasi yang berlangsung pada 18 Desember 2020 itu.
Lalu Yusri Yunus menyebut, "Yang lainnya belum, kita masih cek dulu apa ada tersangka dari pasal-pasal lain, belum tahu kita, kalau dari ratusan yang lain masih dicek,"
Sementara itu menurut laporan situs berita garudanews.id (19/12/2020) Kombes Yusri Yunus mengatakan bahwa, “Jadi gini yang diamankan ini yang pergi demo dan diamankan saat operasi kemanusiaan oleh polres jajaran. Nah 455 itu gabungan dari seluruh wilayah hukum Polda Metro Jaya. Semua ini kelompok FPI,” Unjuk rasa yang disebut Aksi 1812 itu dimotori oleh ANAK atau Aliansi Nasional Anti-Komunis. Pada demonstrasi yang berlangsung di Jakarta itu mereka menuntut agar Rizieq Shihab alias MRS dibebaskan tanpa syarat. Mereka juga meminta agar kasus penembakan enam anggota Laskar yang merupakan pengawal MRS itu supaya diusut tuntas.
Terkait Hari Bela Negara menarik pula disimak aksi beberapa Komunitas yang dilakukan di Kawasan Blok M, Jakarta Selatan, sebagai berikut:
Di masa pandemi global yang diakibatkan oleh virus Corona atau Covid-19, ternyata pada Jumat, 18 Desember 2020 ada unjuk rasa di Jakarta.
Karena tidak mengantongi ijin, demonstrasi yang terjadi di kawasan patung Kuda, Jalan Merdeka Barat, Jakarta, akhirnya dibubarkan oleh aparat kepolisian. Demontrasi itu dikenal sebagai Aksi 1812. Rencana Aksi 1812 itu sebenarnya sudah dilarang oleh aparat kepolisian untuk menghindari kerumunan, yang pasti sulit untuk melaksanakan protokol kesehatan, khususnya jaga jarak atau physical distancing. Polisi kemudian memberi peringatan dan mendesak massa untuk mundur. Akhirnya polisi membubarkan demonstrasi yang tanpa ijin itu. Polisi juga mengamankan 155 orang pendemo. Di antara para pendukung aksi 1812 itu polisi juga mengamankan seorang pria bertato.
Menurut laporan situs berita indozone.id (18/12/2020) pria bertato yang diamankan aparat kepolisian adalah pendukung Muhammad Rizieq Shihab alias MRS yang kini masih menjalani masa tahanan di Rutan Narkoba Polda Metro Jaya, Jakarta. Pria tersebut diamankan di kawasan Monumen Nasional (Monas) pada saat polisi membubarkan aksi 1812.
Setelah dilakukan tes Covid-19 terhadap pendukung MRS ini, hasil test pria bertato tersebut adalah reaktif virus Corona. Kombes Pol Yusri Yunus, Kabid Humas Polda Metro Jaya membenarkan bahwa pria tersebut merupakan pendukung MRS, pimpinan FPI yang merupakan tersangka kasus kerumunan dan terjerat pasal penghasutan. Kombes Pol Yusri Yunus kepada wartawan mengatakan bahwa, "Iya (pendukung Habib Rizieq Shihab) diamankan di Monas,"
Sesuai aturan, tes Covid-19 memang dilakukan terhadap orang yang sedang diperiksa oleh polisi. Menurut laporan cnnindonesia.com (18/12/2020) Kombes Pol Yusri Yunus belum membuka identitas pria bertato tersebut. Yusri hanya mengatakan bahwa sebelum pria itu ditangkap polisi melihat gerak-gerik pria yang masih muda ini, menunjukkan gerak-gerik yang mencurigakan.
Saat diamankan pria tersebut mengenakan baju koko berwarna putih. Sesudah bajunya dibuka ketika dilakukan pemeriksaan, terlihat sejumlah tato di sekujur tubuhnya. Kombes Pol Yusri Yunus kemudian mengatakan, "Dia pakai baju koko, peci, tapi pas dibuka badannya tatoan semua,"
Untuk melengkapi pemeriksaan, selain dilakukan rapid test, Yusri Yunus juga menjelaskan bahwa urin pria bertato tersebut juga dites. Kata Yusri, "Ini kita lagi cek dia punya urine karena ngomongnya ngaco,"
Sebagaimana dilaporkan berbagai media online seperti cnnindonesia.com dan televisi nasional, dalam aksi 1812, Jumat, 18 Desember 2020, polisi mengamankan 155 orang di berbagai lokasi. Mereka semua menjalani rapid test, dan ada 22 orang yang reaktif Covid-19. Yusri menerangkan bahwa ke 22 orang tersebut dirujuk ke Wisma Atlet di Jakarta Pusat untuk menjalani tes lanjutan yaitu tes usap atau swab tes. Kombes Yusri Yunus memastikan bahwa setelah aksi 1812 kondisi Jakarta dalam keadaan kondusif.
Inilah sikap komunitas terhadap Presiden Joko Widodo, TNI & Polri.
Ini Respon Polri Setelah Rizieq Shihab Ajukan Prapradilan Ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan12/16/2020
Setelah dinyatakan sebagai tersangka karena kasus kerumunan dan terjerat pasal penghasutan, Muhammad Rizieq Shihab alias MRS mengajukan prapradilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Jakarta Selatan. Sebelumnya , MRS juga telah mengajukan prapradilan atas penetapan tersangka untuk kasus penghasutan maupun terkait kasus kerumunan yang terjadi di Petamburan, ketika MRS menikahkan putrinya dan sekaligus menyelenggarakan kegiatan Maulid Nabi pada 14 November 2020.
Saat itu protokol kesehatan tidak bisa berlangsung karena acara tersebut dihadiri kerumunan massa yang besar, sehingga massa yang hadir di acara itu tidak bisa menjaga jarak dengan hadirin lainnya.
Menurut laporan news.detik.com (16/12/2020) pihak Polri menegaskan siap untuk menghadapi permohonan prapradilan yang diajukan Rizieq Shihab yang kini ditahan di Rutan Narkoba Polda Metro Jaya. Irjen Argo Yuwono, Kadiv Humas Polri menegaskan pada Rabu, 16/12/2929 bahwa, "Prinsipnya kami menghormati, tapi siap juga menghadapi gugatan tersebut,"
Lebih lanjut Irjen Argo menyatakan pula bahwa pihak Polri sudah memiliki fakta yang mendukung terkait kasus yang dipermasalahkann oleh MRS. Argo Yuwono kemudian menyatakan bahwa fakta tersebut akan disampaikan di sidang prapradilan. Lalu Irjen Argo menegaskan, bahwa "Kami akan beberkan fakta-fakta di persidangan nanti,"
Sebagaimana telah banyak diberitakan di berbagai media online, surat kabar dan televisi nasional, Rizieq Shihab selain dijerat Pasal 93 tentang UU No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, MRS pimpinan FPI ini juga dikenai Pasal 160 KUHP dan 216 KUHP. Polisi punya alasan kuat untuk menahan MRS karena Rizieq Shihab yang pulang pada 10 November 2020 ini terancam pidana di atas 5 tahun. Muncul pula dukungan terhadap Polri, TNI dan Presiden Jokowi terkait untuk penegakan hukum di Indonesia.
Dukungan tersebut datang dari berbagai komunitas di tanah air maupun Diaspora Indonesia yang ada di Amerika Serikat sebagaimana terlihat pada tayangan berikut ini.
Alkisah … Ada seorang mantan wakil gubernur di Jawa Timur yang pernah dikalahkan seorang mantan Menteri akhirnya memutuskan untuk ikut Pilkada Serentak 2020. Dengan penuh semangat dia mengikuti pesta demokrasi pada Pilwakot Pasuruan, Jawa Timur. Memang jarang terjadi seseorang yang pernah menduduki jabatan tinggi, lalu “rela” ikut pada kompetisi yang stratanya lebih rendah. Ibarat seorang CEO perusahaan besar yang memilih menjadi seorang manager perusahaan kecil (UMKM) di sebuah kota kecil.
Untuk sebagian orang, turun pangkat sepertinya membuat harga dirinya turun atau merasa malu. Namun perasaan rendah diri itu tidak terjadi pada tokoh yang satu ini.
Peristiwa unik ini terjadi pada Gus Ipul, mantan orang nomor 2 di Provinsi Jawa Timur. Ternyata Gus Ipul yang memiliki nama asli Saifullah Yusuf pernah menjabat sebagai Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia sejak Oktober 2004 hingga Mei 2007. Ketika menjadi wagub Gus Ipul mendampingi Gubernur Soekarwo selama dua periode. Namun gagal menjadi orang nomor 1 pada Pilgub Jawa Timur pada 2018, dan dikalahkan oleh Khofifah Indar Parawansa, mantan Menteri Sosial yang uniknya juga pernah kalah pada Pilkada Jawa Timur.
Intinya sebuah kekalahan tidak membuat jera dan menyerah seorang Gus Ipul atau Indar Parawansa. Dengan keyakinan diri dan program atau visi misi yang mungkin lebih baik daripada kampanye sebelumnya, mereka berani bangkit di kompetisi demokrasi langsung.
Yang menarik adalah Gus Ipul atau Drs. H. Saifullah Yusuf merupakan politisi yang lahir di Pasuruan, Jawa Timur pada 28 Agustus 1964. Apakah karena rasa cinta kepada kampung halamannya, maka Gus Ipul rela turun jabatan. Jika nanti menang akan berjumpa lagi dengan Khofifah Indar Parawansa yang pernah mengalahkannya pada Pilkada 2018 yang lalu, yang secara administrative merupakan “boss” Gus Ipul di Provinsi Jawa Timur. Karena mereka berasal dari akar yang sama, yaitu NU, mereka pasti bisa saling bekerja sama dengan semangat Persatuan Indonesia.
Apakah perasaan sentimentil pada kampung halaman merupakan penyemangat dalam hati Gus Ipul?
Ternyata sinar keberuntungan masih berpihak pada diri Gus Ipul. Menurut hasil perhitungan SIREKAP, yaitu instrumen publikasi dan transparansi KPU RI, Gus Ipul yang berpasangan dengan Adi Waluyo unggul jauh atas lawannya yang merupakan Walikota Patahana, Raharto Teno Prasetyo yang berpasangan dengan M Hasjyim Asjari.
Perlu diketahui data SIREKAP merupakan hasil foto formulir rekapitulasi suara di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS). Menurut laporan cnnindonesia.com (16/12/2020) dari 100 persen suara yang telah masuk SIREKAP KPU pada Selasa (15/12/2020), Gus Ipul-Adi meraup 73.271 suara atau setara dengan 67,9 persen, sedangkan Teno-Hasjim hanya meraih 34.676 suara atau 32,1 persen.
Pasangan Gus Ipul- Adi Wibowo, maju dalam kontestasi Pilkada Kota Pasuruan diusung koalisi partai PKB, PKS, PAN, PPP dan Golkar serta didukung Partai Gelora. Sedangkan lawannya yang merupakan patahana wali kota Raharto Teno Prasetyo - M Hasjim Asjari diusung oleh koalisi partai PDI Perjuangan, NasDem, Hanura dan Partai Gerindra.
Keunikan lainnya yang akan terjadi jika nanti Gus Ipul dinyatakan menang secara resmi oleh KPU, maka langkah Gus Ipul sebagai walikota Pasuruan akan semakin dekat untuk menyusul M Irsyad Yusuf, Bupati Pasuruan saat ini, yang ternyata merupakan adik Gus Ipul. Artinya, wilayah Pasuruan Raya hampir dipastikan akan dipimpin oleh kakak beradik itu.
Mungkin Gus Ipul merasa sudah optimis akan kembali sebagai pejabat public dengan posisi sebagai Walikota Pasuruan, Gus Ipul sebaiknya jangan memesan nasi tumpeng dulu karena menurut aturan hasil perhitungan SIREKAP tidak bisa dijadikan penentu hasil Pilkada 2020. KPU akan menentukan sang pemenang sejati berdasarkan hasil rekapitulasi manual yang dilakukan secara berjenjang.
Dunia politik memang unik. Kadangkala ada kisah menarik yang mungkin bisa memberi inspirasi, bahwa dalam hidup ini harus tetap optimis. Para motivator mungkin akan mengatakan begini:
NEVER GIVE UP.
JUST DO IT.
Wacana bakal ada resuffle Kabinet Indonesia Maju sudah beberapa kali terjadi dan kembali menguat setelah dua menteri menjadi tersangka kasus suap. Isu perombakan kabinet Jokowi Amin terjadi lagi setelah nama Tri Rismaharini atau Bu Risma, Walikota Surabaya yang akan berakhir masa tugasnya ini muncul sebagai "calon" pengganti Juliari Batubara, yang kini sedang ditahan KPK menunggu sidang Tipikor.
Mendengar isu tersebut cnnindonesia.com (14/12/2020) melaporkan bahwa Bu Risma mau merespon berlebihan dan tidak mau takabur. Risma yang berhasil membuat Surabaya sebagai kota bersih, tertib dan indah ini mengaku harus harus beristikharah terlebih dahulu, meminta petunjuk Tuhan. Tri Risma mengatakan hal itu saat ditemui di rumah dinasnya, dan mengatakan bahwa, "Nanti dilihat, istikharah dulu, iso po ora (bisa atau tidak), kan nanti ngomong iyo-iyo, gak isok (mengiyakan tapi tak bisa). Ndak boleh sombong, ndak boleh takabur, yang bisa ngukur aku ya aku, bukan orang lain,"
Sementara itu Yusuf Lakaseng PLT Ketua DPD PSI Surabaya sebagaimana dilaporkan news.detik.com (14/12/2020) mengakatakan bahwa, "Informasi yang saya bilang valid dari sumber valid yang saya dapat. Bu Risma kemungkinan akan jadi mensos, Pak Jokowi sudah menelepon Bu Risma, kita tunggu saja.
Kemudian Yusuf Lakaseng menambahkan pula bahwa, "Sebagai kepala daerah beliau adalah pemimpin berprestasi, jiwa sosialnya tinggi, melayani masyarakat. Figurnya pas lah jadi Mensos. Memang bisa jadi ada pertimbangan menteri lain, tapi bu Risma lebih cocok Mensos. Modal pemerintahannya kan melayani masyarakat, jadi tupoksinya pas ke itu.
Namun tokoh dari PKS punya pendapat berbeda. Seperti dilaporkan oleh news.detik.com (14/12/2020) PKS menilai bahwa Mensos tidak sesuai dengan keahlian Tri Risma Harini. Hal itu diucapkan oleh Bukhori Yusuf kepada wartawan. Bukhori Ketua DPP PKS ini mengatakan bahwa, "Rasanya tidak sesuai dengan wilayah bidang garapannya (Risma),"
Lebih lanjut Bukhori Yusuf yang juga anggota DPR RI Komisi VIII menyarankan sejumlah syarat yang dimiliki seorang Mensos. Bukhori berharap jabatan Mensos tidak dibayangi partai politik tertentu serta dapat mengentaskan warga dari kemiskinan.
Sehubungan dengan wacana atau isu Bu Risma akan jadi Mensos baru, cnnindonesia.com pada 14 Desember 2020 melaporkan bahwa Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengaku belum menerima informasi resmi soal masuknya nama Risma sebagai calon Mensos. Ahmad Basarah mengatakan bahwa, "Saya belum mendengar adanya informasi, adanya tawaran Presiden Jokowi kepada Bu Risma untuk menjadi Menteri Sosial mengantikan Juliari,"
Ketua DPP PDI Perjuangan tersebut mengatakan bahwa keputusan siapa yang bakal diangkap menjadi mensos baru merupakan kewenangan penuh Presiden Jokowi. Presiden Joko Widodo punya hak prerogratif menentukan orang yang akan menjadi seorang menteri.
Lebih lanjut Ahmad Basarah menyatakan pula bahwa, "Keluarga besar PDI Perjuangan menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum kami atas keputusan siapa yang akan diusulkan kepada presiden menjadi mensos,"
Menarik pula untuk mengetahui bagaimana pendapat warga tentang kemungkinan Bu Risma sebagai menteri di Kabinet Indonesia Maju.
Bagaimana pendapat anda?
Setelah pimpinan FPI Muhammad Rizieq Shihab alias MRS ditahan di Rutan Narkoba Polda Metro Jaya, polisi masih menantikan dua orang lain terkait kasus MRS. Mereka adalah Panglima LPI bernama Maman Suryadi, yang merupakan Penanggung Jawab Keamanan Acara. Yang kedua adalah Sobri Lubis, Ketua Umum FPI yang menjadi Penanggung Jawab Acara.
Maman Suryadi dan Sobri Lubis terkait dengan acara resepsi pernikahan MRS dan kegiatan Maulid Nabi yang berlangsung bersamaan pada 14 November 2020 di Petamburan, Jakarta Pusat. Pada saat itu terjadi kerumunan massa yang melanggar protokol kesehatan, khususnya untuk menjaga jarak.
Menurut cnnindonesia.com (14/12/2020) selain mereka, pihak lain yang juga ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus kerumunan di Petamburan adalah Haris Ubaidillah (Ketua Panitia), Ali Bin Alwi Alatas (Sekretaris Panitia) dan Habib Idrus (Kepala Seksi Acara). Mereka dijerat pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan. Sedangkan Rizieq Shihab atau MRS juga dijerat dengan Pasal 161 dan 216 KUHP dengan ancaman enam tahun penjara.
Sementara itu Maman Suryadi dan Sobri Lubis yang belum menyerahkan diri telah diultimatum oleh Polda Metro Jaya. Sebagaimana dilaporkan cnnindonesia.com (14/12/2020) tiga tersangka lain telah menyerahkan diri pada tanggal 13 November 2020, Minggu dini hari.
Yusri Yunus, Kabid Humas Polda Metro Jaya, mengatakan polisi tak segan untuk menangkap kedua sosok tersebut. Kepada wartawan Yusri Yunus menegaskan bahwa, "Kami mengharapkan yang dua lagi sampai dengan saat sekarang ini belum menyerahkan diri untuk segera menyerahkan diri,"
Di hadapan para wartawan pada 13/12/2020 Yusri Yunus mengatakan, "[Kalau tidak] kami akan tangkap,"
Proses hukum selanjutnya adalah siding pengadilan terhadap Rizieq Shihab dan ke lima orang tersangka lainnya yang tersangkut pada kasus MRS ini. Artikel lainnya: Sikap Nikita Mirzani Setelah Mengaku Mendapat Ancaman
Muhammad Rizieq Shihab alias MRS menyerahkan diri ke Polda Metro Jaya pada 12/12/2020.
Setela diperiksa lebih dari 12 jam Polisi menetapkan pimpinan MRS, pimpinan FPI ini sebagai tersangka penghasutan dan melawan petugas dalam kasus kerumunan acara di Petamburan, Jakarta Pusat. Dengan mengenakan rompi oranye sebagaimana layaknya tersangka lainnya, MRS dibawa keluar dari ruangan pemeriksaan dan dikawal para petugas pada pukul 00/23 WIB dini hari dengan menggunakan mobil tahanan.
Menurut news.detik.com (13/12/2020) MRS dengan tangan diborgol MRS dikawal dari gedung Direktorat Reskrimum Polda Metro Jaya. Rizieq Shihab kemudian dibawa ke mobil tahanan menuju ke Rutan Polda Metro Jaya, Jakarta.
Sebagaimana diberitakan berbagai media online dan televisi nasional, sebelum MRS dinyatakan sebagai tersangka Polda Metro Jaya telah melakukan gelar perkara terkait kasus kerumunan acara Rizieq Shihab di Petamburan, Jakarta Pusat. Pada gelar perkara tersebut, polisi menetapkan 6 orang tersangka, salah satunya MRS, Pimpinan FPI yang pulang dari Arab Saudi pada 10 November 2020.
Situs berita megapolitan.kompas.com (13/12/2020) melaporkan bahwa ada dua alasan kenapa Rizieq Shihab ditahan. Hal ini dinyatakan pada jumpa peres pada Minggu dini hari (13/12/2020) oleh Irjen Pol Argo Yuwono, Kadiv Humas Polri, bahwa, "Alasan penahanan ada dua yakni alasan objektif dan subjektif,"
Alasan subjektif penahanan tersebut agar MRS tidak melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti, dan tidak mengulangi perbuatannya. Kemudian Irjen Argo menegaskan, bahwa "Dan untuk memudahkan penyidikan,"
Sementara Alasan objektif adalah karena Rizieq Shihab merupakan tersangka yang diancam dengan hukuman di atas 5 tahun penjara.
MRS selesai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada Minggu (13/12/2020) sekitar pukul 00.15 WIB. MRS tampak sempat mengangkat kedua tangannya ke atas, dimana tangan MRS diborgol dengan cable ties ketika digiring penyidik masuk ke mobil tahanan. Sesuai aturan MRS akan ditahan selama 20 hari ke depan atau sampai 31 Desember 2020. Rizieq Shihab ditahan di Rutan Ditres Narkoba Polda Metro Jaya. Artikel lainnya: Rizieq Shihab Kena Pasal Berlapis.
Munarman, Sekretaris Umum FPI yang sebelumnya membantah ada baku tembak pada peristiwa di Tol Jakarta Cikampek KM 50 antara anggota FPI dan polisi dimana Munarman mengatakan Laskar FPI tidak pernah dilengkapi senjata api maupun senjata tajam. Munarman mengklaim bahwa anggota FPI selalu menggunakan tangan kosong. Kombes Yusri Yunus membantah pernyataan Munarman dengan mengatakan bahwa polisi memiliki bukti kuat bahwa anggota FPI yang kemudian disebut sebagai lascar itu membawa senjata api pada peristiwa yang terjadi pada Senin dinihari (7/12/2020).
Menurut laporan cnnindonesia.com (8/12/2020) Poda Metro Jaya menyatakan memiliki bukti tentang kepemilikan senjata api tersebut. Bantahan dari Munarman dinilai sebagai hoax. Sebagaimana diberitakan sebelumnya anggota polisi mengaku diserang lebih dulu oleh laskar FPI dengan senjata api. Berhubung ada ancaman, anggota polisi pun melakukan tembakan hingga menewaskan enam anggota laskar. Pada 7 Desember 2020 yang lalu para wartawan sudah menyaksikan senjata api itu saat Polda Metro Jaya melakukan jumpa pers terkait bentrokan dengan anggota FPI yang merupakan pengawal Rizieq Shihab, Ketua FPI.
Munarman menyebut bahwa pernyataan bahwa senjata api adalah milik anggota FPI adalah fitnah. Terkait sikap Munarman itu cnnindonesia.com (8/12/2020) melaporkan pula penjelasan Kombes Yusri Yunus, Kabid Humas Polda Metro Jaya, yang menerangkan bahwa "Jangan mengeluarkan berita berita bohong. Itu bisa dipidana nanti,"
Kemudian Yusri Yunus menegaskan pula, "Jadi senjata api itu gini, bahwa penyidik sudah memiliki bukti kuat bahwa si pelaku itu adalah pemilik daripada senjata api tersebut,"
Yusri menerangkan pula, bahwa penyidik bakal melakukan uji balistik terhadap senjata api tersebut. Sejauh ini, polisi menyebut bahwa senjata itu merupakan senjata api rakitan. Terkait hal itu tim penyidik sedang mmengumpulkan bukti-bukti. Kombes Yusri Yunus kemudian mengatakan, "Sekarang sedang mendalami semua, mengumpulkan bukti-bukti yang ada termasuk juga kita lakukan olah TKP, uji balistik,"
Sementara itu tribunnews.com (8/12/2020) melaporkan pula pernyataan Irjen Pol Argo Yuwono, Kepala Divisi Humas Polri bahwa Polri masih mengumpulkan bukti kepemilikan senjata api milik anggota Laskar FPI yang dibawa saat terjadi bentrok dengan kepolisian di Tol Jakarta-Cikampek. Irjen Argo Yuwono mengatakan bahwa, "Mengenai kepemilikan senjata api pelaku, penyidik sedang mengumpulkan bukti yang sudah mengarah. Nanti akan kita sampaikan,"
Selain soal status kepemilikan senjata api Argo juga menerangkan bahwa, Polri juga sedang mengumpulkan CCTV sebagai alat pendukung penyidikan. Argo juga menjelaskan bahwa kasus penembakan enam lascar FPI itu ditarik ke Mabes Polri, dimana sebelumnya ditangani oleh penyidik Polda Metro Jaya. Sikap Komunitas Terhadap Presiden Jokowi, TNI & POLRI |
|