Dinamika politik di Indonesia memang luar biasa. Banyak televisi nasional sudah membahas siapa yang diprediksi paling pas sebagai Capres 2024, padahal Presiden Joko Widodo masih lama dalam menjalankan period ke dua pemerintahannya bersama Kabinet Indonesia Maju. Media sosial pun heboh dengan berbagai komentar terhadap beberapa figur yang diidolakan maupun yang tidak disenangi terkait Pilpres 2024.
Aturan dalam undang-undang tentang Pemilu maupun syarat dan ketentuan yang diatur dalam UUD 1945 tentang jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI sudah diatur bahwa dilakukan setiap lima tahun sekali. Masa jabatan Presiden RI oleh orang yang sama hanya maksimal dua periode, meskipun ada komunitas atau relawan, bahkan tokoh yang menggaungkan Jokowi 3 Periode, Jokowi 3 Kali dan sebagainya. Presiden Jokowi sudah tegas menolak gagasan Jokowi 3 Periode tersebut.
0 Comments
Presiden Joko Widodo telah umumkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Mikro darurat pada 1 Juli 2021. PPKM berlaku mulai 3 Juli sampai 18 Juli 2021. Aturan dalam PPKM ini merupakan kebijakan terbaru Presiden Jokowi selain program vaksinasi Covid-19 agar penularan virus Corona bisa diturunkan.
Sebagaimana telah dijelaskan Luhut Binsar Panjaitan yang ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Komandan pelaksanaan PPKM Mikro Darurat Jawa - Bali, bahwa PPKM ini akan dilaksanakan lebih ketat. Selain didukung para relawan dan Satgas Covid-19, TNI dan Polri juga dilibatkan agar PPKM ini berjalan lancar dan sukses. Dalam aturan PPKM disebutkan pula bahwa jika ada kepala daerah yang melakukan pelanggaran terhadap kebijakan ini akan diberikan sanksi.
Apa saja jenis sanksi yang akann dijatuhkan oleh pemerintah jika ada Gubernur, Bupati atau Walikota yang melanggar ketentuan PPKM?
|
|