Para leluhur, nenek moyang kita dan para pendiri bangsa mungkin sedih atau galau melihat suasana Indonesia saat ini. Radikalisme dalam berbagai bentuknya telah menyusup ke berbagai lembaga formal maupun informal di negeri ini. Apakah situasi ini sudah mencapai tahap memprihatinkan?
Barangkali itulah yang terjadi jika gerakan radikal ini dibiarkan berlanjut tanpa aksi nyata untuk menangkalnya. Ada banyak komunitas, individu dan tentu saja Presiden Jokowi yang telah melakukan upaya untuk melakukan yang terbaik yang bisa dilakukan. Pembubaran HTI adalah langkah berani seorang presiden RI di tengah gerakan radikalisme yang masuk dengan cara halus maupun nampak begitu nyata. Bangsa Jepang, Korea, Tiongkok dan Eropa tetap bangga dengan pakaian tradisional serta tradisi kuno mereka. Itulah modal dasar mereka untuk menjadi bangsa dan negara maju "
Ida Arymurti (paling kanan) dan Sahabat Ida tampil ciamik dalam busana tradisional Nusantara. Bhineka Tunggal Ika sebagai pengejawantahan nilai-nilai Pancasila dalam wadah NKRI tetap bisa tampil keren.
Indonesia memang terlalu luas dan sekaligus terlalu strategis secara geografis maupun geopolitik di Asia Tenggara. Karena begitu luasnya wilayah Nusantara ini, ditambah pula begitu majemuknya masyarakat Indonesia dalam berbagai aspek. Di negeri ini kita banyak menemukan suku, ras, agama, adat istiadat dan budaya yang beragam dari ujung barat sampai timur, juga dari selatan ke utara negeri ini.
Euforia kebebasan yang bermula dari jatuhnya rezim Suharto, dan dihapusnya pendidikan Pancasila secara emosional dari sekolah serta pendidikan tinggi. Sejak itulah faham radikalisme dengan leluasa merayap ke berbagai sendi kehidupan di Indonesia. Keanehan juga terjadi ketika HTI dengan leluasa memanfaatkan TVRI untuk menyebarkan faham kilafah. Apakah pengurus TVRI tidak tahu sebelumnya?
Pemerintah saat itu juga tidak awas dan tidak ada tindakan lebih lanjut untuk meneliti semua orasi dan aksi HTI di TVRI, yang seharusnya menjalankan misi untuk menjaga persatuan dan kesatuan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD '45. Namun, ibarat ada a blessing in disguise, siaran langsung HTI di TVRI tersebut telah menjadi jejak digital yang tidak bisa dihapus.
Tentu mengkhawatirkan Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika ini jika diubah menjadi sebuah negara dengan ideologi Hizb ut-Tahrir yang juga terlarang di berbagai negara sebagai organisasi, apalagi sebagai ideologi. Menurut wikipedia, Hizb ut-Tahrir adalah organisasi politik pan-Islamis, yang menganggap "ideologinya sebagai ideologi Islam", yang tujuannya membentuk "Khilafah Islam" atau negara Islam. Kekhalifahan baru akan menyatukan komunitas Muslim dalam negara Islam kesatuan dari negara-negara mayoritas Muslim.
Dengan kesepakatan bulat para pendiri bangsa bersama para pejuang dan ulama dan perwakilan berbagai suku yang ada di Nusantara sebelum Indonesia merdeka, dimana telah disepakati Pancasila dengan lambang Garuda serta diikat oleh semangat Bhineka Tunggal Ika, maka Pancasila sebagai ideologi adalah sudah final dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Merevitalisasi pendidikan Pancasila dan konsep bela negara yang kekinian memang sangat penting dilakukan oleh pemerintah. Sementara itu masyarakat yang mencintai negara ini dengan segala keberagamannya juga bisa melakukan banyak hal dengan menemukan kembali akar budaya bangsa kita yang indah dan sangat mencintai toleransi.
Seni budaya serta adat istiadat bangsa Indonesia yang terbentuk sejak jaman dahulu adalah sangat luhur untuk terus dilanjutkan seperti bisa kita rasakan dan saksikan pada seni tari, seni suara, musik, arsitektur, upacara adat, bahkan pada busana Nusantara yang indah. Baju Bodo atau Kebaya adalah contoh nyata keindahan sejati yang bisa diakutalisasikan untuk menangkal radikalisme yang berasal dari budaya asing, yang pasti akan merusak hati dan pikiran bangsa kita yang sangat mungkin akan kehilangan hati nuraninya yang mencintai kebebasan beragama, berbudaya, berkesenian dan aktivitas lainnya di negeri ini.
Upacara Seren Taun Adat Sunda yang begitu indah bisa memajukan pariwisata untuk kesejahteraan warga (theworldnews.net). Ibu Negara Iriana Joko Widodo mengenakan kebaya dan kain tradisional dengan sepatu sneakers. Inilah bukti gaya tradisional bisa berpadu dengan modern fashion (Dokumentasi: Fotografer Bersatu)
Untuk menemukan kembali jati diri bangsa kita yang luhur dan adiluhung, ayo kita saksikan video ini sebagai inspirasi kita untuk mewujudkan Indonesia yang keren, maju dan hebat seperti bangsa-bangsa maju lainnya.
Jika artikel ini telah menginspirasi anda, maka sangat mulia bila anda bagikan pula untuk siapa saja yang peduli dengan Indonesia yang jaya di masa depan. Berbagi itu indah. Sharing is caring.
0 Comments
Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak permohonan (gugatan) Prabowo Sandiaga Uno terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar KPU mendiskualifikasi pasangan Jokowi Ma'ruf Amin, akhirnya Ir. Joko Widodo alias Jokowi ditetapkan oleh KPU sebagai Presiden Terpilih, begitu pula Prof. DR. KH. Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden Terpilih pada 30 Juni 2019.
Kita juga telah menyaksikan adegan damai dan indah di Stasiun Moda Raya Terpadu (MRT) bagaimana akrabnya Prabowo dan Jokowi, dimana Prabowo akhirnya mengucapkan selamat kepada Jokowi. Pada saat itu Prabowo juga siap membantu pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin dari 2019 - 2024, meskipun sampai sekarang belum jelas apakah membantu langsung dalam pemerintahan atau sebagai oposisi yang kritis namun juga punya solusi.
Fotografer Bersatu Bersiap Untuk mengabadikan "Visi Indonesia" di SICC, Sentul. Prof. KH. Ma'ruf Amin bersiap menuju mimbar untuk berpidato. (Dokumentasi: Fotografer Bersatu, Juli 2019)
Sebagai pemenang Pilpres 2019, Jokowi juga meluangkan waktu untuk menyapa dan menemui para relawan yang umumnya sangat militan itu bersama KH. Ma'ruf Amin di SICC, Sentul, Bogor, Jawa Barat pada 14 Juli 2019. Yang menarik pada acara bertajuk Visi Indonesia itu bukan hanya penampilan Inul Daratista dan beberapa penyanyi ternama lainnya, termasuk Adi MS yang memimpin lagu Indonesia Raya, melainkan adalah pidato Presiden Terpilih Jokowi tentang Visi Indonesia, begitu pula pidato sang Wakil Presiden Terpilih, KH. Ma'ruf Amin yang disertai doa dan harapan untuk Indonesia Maju.
Fotografer Bersatu berfoto sebelum menuju mimbar Visi Indonesia. Presiden Ir. Joko Widodo menyampaikan pidato tentang Visi Indonesia di hadapan ribuan relawan, pimpinan partai koalisi, artis, redaktur media dan undangan lainnya. (Foto: Dokumentasi Fotografer Bersatu, 2019).
Pesta demokrasi sudah usai, kini saatnya Indonesia bergerak maju untuk membangun Indonesia sebagaimana dicita-citakan para pendiri bangsa. Selain visi besar yang menjadi intisari Visi Indonesia, maka janji kampanye sangat diharapkan untuk direalisasikan menjadi kenyataan bukan hanya impian seperti diucapkan Jokowi, yang didukung dengan ujaran senada oleh KH. Ma'ruf Amin.
Aksi Goyang Inul dan kemeriahan sambutan relawan dan tegapnya Presiden Jokowi bersama Iriana Jokowi berdampingan dengan Wapres KH. Ma'ruf Amin beserta Wury Estu Handayani siap membangun Indonesia untuk masa bakti 2019 - 2024. (Foto: Dokumentasi Fotografer Bersatu, Juli 2019)
Pidato Visi Indonesia memang bisa dilihat dari berbagai aspek, bahkan bisa juga dikritik oleh siapa saja, namun ada benang merah yang sangat penting di era demokrasi yang begitu bebas ini, namun sering kebablasan itu. Pada video berikut ini baik Jokowi maupun KH. Ma'ruf Amin telah memberikan garis tajam tentang kunci rahasia untuk Indonesia Maju.
Ada syarat utama yang harus diketahui dan dilaksanakan, bukan hanya oleh presiden dan wakil presiden serta jajaran pemerintahan, melainkan juga oleh para elite politik, ormas serta semua eleman bangsa yang sangat majemuk ini. Apakah itu? Ayo kita simak video berikut ini.
Bagaimana pendapat anda setelah menyaksikan pidato Jokowi dan KH. Ma'ruf Amin?
Ir. Joko Widodo alias Jokowi, presiden terpilih ketika berpidato di hadapan para relawan dan wartawan nasional serta internasional, juga para elite partai politik yang merupakan koalisi pendukung ketika kampanye Pilpres 2019, Jokowi mengejutkan semua yang hadir di SICC, Bogor pada 14 Juli 2019 - Jokowi butuh menteri yang berani.
Belakangan ini para elite partai politik, para pemimpin relawan yang resmi bergabung di TKN, bahkan yang di luar koalisi Jokowi Amin semakin ramai perbincangan dan "minta" posisi sebagai menteri pada kabinet baru Jokowi bersama Wapres, KH. Ma'ruf Amin. Di antara partai koalisi bahkan sudah ada yang meminta jatah menteri berikut nama dan jumlah mentri yang mereka anggap pantas menjadi pembantu presiden.
Apakah para calon menteri itu mempunyai rekam jejak yang integritasnya "lurus", mau kerja keras, punya keahlian sesuai bidang kementeriannya, dan tentu saja berani mengeksekusi program kerja Presiden Jokowi pada periode kedua ini?
Presiden Jokowi sebagai presiden terpilih memang memiliki hak istimewa dan prerogatif untuk menentukan jumlah menteri dan siapa saja yang dianggapnya mampu untuk bekerja keras membangun Indonesia. Namun hak itu tidak bisa dilakukan 100 persen. Hal ini juga terjadi di seluruh dunia, dimana presiden atau perdana menteri baru di sebuah negara pasti akan "kompromi" tentang personalia kabinet barunya.
Harus tahu diri
Dalam kasus pemilihan calon menteri di Indonesia, alangkah eloknya jika para pemimpin partai maupun pare relawan yang berjasa mengantar Jokowi sebagai presiden terpilih juga harus punya hati nurani dan kepekaan yang baik atau tahu diri untuk tidak mengajukan calon yang belum siap.
Pada periode kedua ini Jokowi membutuhkan figur menteri yang berani mengambil keputusan, berani bertindak, tidak terlalu lama mempelajari posisi barunya, apalagi terlalu banyak mengkaji dan berlambat-lambat dalam bekerja. Pada jaman now ini Indonesia butuh kecepatan yang sempurna untuk maju dan sejahtera.
Kalau di antara pembaca ada yang kenal dengan para elite politik dan para elite relawan, maka anda bisa mengajak mereka untuk menyaksikan pidato Presiden Jokowi pada video berikut ini, sehingga mereka akan faham secara detail maksud presiden RI yang akan dilantik pada 20 Oktober 2019.
Setelah menyaksikan pidato tersebut, apakah ada calon menteri yang memenuhi syarat? Atau ada beberapa menteri yang ada saat ini tetap dipertahankan bahkan diberikan posisi baru yang lebih menantang?
Ratna Sarumpaet adalah seorang aktivis yang juga dikenal sebagai seniman teater, dan merupakan pendukung kuat Paslon Nomor Urut 02, Prabowo Sandi pada saat Pilpres 2019. Ratna yang sangat vokal dalam menyuarakan aspirasi politiknya rupanya melakukan tindakan terlalu jauh, yaitu mengubah kondisi pasca operasi plastiknya sebagai alat politik dengan cara menyebarkan kebohongan untuk menjatuhkan kredibilitas pemerintahan Jokowi.
Masyarakat pun terkejut dengan berita dugaan terjadinya penganiayaan berat terhadap Ratna Sarumpaet setelah beredar foto Ratna dengan wajah bengkak. Prabowo pun sempat membuat konferensi pers tentang dugaan penganiayaan yang diduga dilakukan di Bandara Husein Sastranegara, Bandung, Jawa Barat.
Ratna Sarumpaet didampingi Fadli Zon (wartakota.tribunnews.com). Ketika Prabowo Subianto mengunjungi Ratna pendukungnya di Pilpres 2019 (news.detik.com). Ratna Sarumpaet di meja hijau dengan kaus hoax (tirto.id)
Penyebaran foto hoax Ratna tersebut memancing reaksi di medsos maupun media utama di seluruh Indonesia. Para elite politik seperti Fadli Zon, yang juga sempat berfoto dengan Ratna dengan wajah lebam, yang kemudian disebut sebagai akibat operasi plastik oleh Tompi, penyanyi yang juga dokter ahli bedah itu. Pada saat yang sama polisi pun menyelidiki kasus ini dengan serius. Dengan teknologi canggih dan ketrampilan tingkat tinggi, polisi akhirnya bisa membongkar kasus hoax yang membuat para politikus senior Amien Rais termasuk Prabowo, Rizal Ramli dan banyak lagi berkomentar sebelum dan pasca polisi membongkar kasus ini, dan akhirnya Ratna pun ditangkap.
Seperti halnya Ahmad Dhani, Ratna pun ditahan polisi dari masa pemeriksaan sampai sidang di pengadilan. Hari ini Kamis, 11 Juli 2019 majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak pagi membacakan ratusan halaman vonis terhadap kasus hoax yang dilakukan Ratna ini.
Politik Tanpa Hoax Pasti Lebih Baik Untuk Meraih Kemenangan
Apa motivasi utama Ratna Sarumpaet membuat berita bohong dengan mengkapitalisasi operasi plastiknnya sebagai "alat" untuk memenangkan Prabowo Sandiaga Uno yang dia dukung?
Apakah Ratna benar-benar aktor utama dalam drama hoax ini? Dalam persidangan ternyata hal ini tidak terungkap. Berapa pun masa hukuman yang diputuskan majelis hakim terhadap Ratna, maka kasus ini seharusnya menjadi pelajaran pertama dan terakhir dalam perjalanan demokrasi di Indonesia. Hoax bukan saja berbahaya untuk si pelaku yang akan terkena hukuman berat, namun lebih jauh lagi bisa berakibat terjadinya keonaran dan hal-hal buruk lainnya jika hoax itu dipercaya sebagai kebenaran.
Ternyata masyarakat kita tidak semuanya senang membaca atau melihat video hoax, apalagi ikut-ikutan menyebarkannya. Jari-jari tangan warga kita masih bisa dikendalikan dengan kewarasan hati, pikiran dan aksi yang positif. Namun, secara teknis bagaimana sih caranya?
Pada video berikut ini kita bisa belajar hal penting tentang hoax dan cara pencegahannya. Mereka yang ada video ini bukanlah akademisi atau ahli komunikasi dan psikolog tentang hoax. Supaya nggak penasaran, ayo kita saksian bersama.
Mendukung calon pemimpin boleh saja fanatik dan memiliki tujuan khusus, namun tidak perlu dilakukan dengan rekayasa apapun yang berbau hoax.
Bagaimana pendapat anda setelah menyaksikan video tersebut?
Setelah gonjang-ganjing sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) yang berakhir dengan penolakan Hakim MK pada permohonan Prabowo Sandi yang ditindak-lanjuti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Penetapan Ir. Joko Widodo alias Jokowi sebagai Presiden Terpilih serta Prof. DR. KH. Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden Terpilih.
Masyarakat pun menyambut lega dua peristiwa hukum tersebut. Ada juga yang plong karena ada harapan tidak ada lagi unjuk rasa yang menakutkan. Meskipun ada pihak yang kecewa, namun kini Indonesia siap menapaki babak baru pada pemerintahan periode kedua Jokowi bersama KH. Ma'ru Amin.
Kini sudah ada kepastian hukum untuk pemerintahan baru karena pada Oktober 2019 Jokowi dan Ma'ruf Amin akan dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. Namun hati Rudi S. Kamri ternyata belum sepenuhnya lega, mungkin juga belum plong. Apa yang menjadi kecemasan Rudi yang setia dengan kumis dan kacamatanya ini?
Rudi galau & khawatir jika ada "srigala" masuk dalam "kandang domba". Padahal berdirinya kota Roma di Itali adalah karena Romulus dan Remus, yang masa kecilnya dipelihara oleh srigala yang terkenal buas dan ganas. Mereka dipercaya mendirikan kota Roma pada 21 April 753 Sebelum Masehi. Tapi apa kecemasan Rudi? Ayo simak "galaunya" Rudi berikut ini.
Rudi S. Kamri mungkin sedang mencari suasana #adem" untuk hatinya yang galau di dekat kolam indah ini (facebook). Patung Srigala yang menggambarkan "kisah" Romulus dan Remus yang masa kecilnya dipelihara seokor srigala. Remus & Romulus dicatat sebagai pendiri kota Roma pada 21 April 753 BC (brewminate.com)
Pada saat KPU melakukan rapat pleno untuk penetapan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih periode 2019 - 2024 pada 30 Juni 2019 lalu, itu penanda semua tahapan Pilpres 2019 telah berakhir. Kita tinggal menunggu secara formal MPR RI melakukan pelantikan pada 20 Oktober 2019. Tidak akan ada lagi perdebatan dalam bentuk apapun. Dan kita juga tidak perlu peduli lagi ocehan nyinyir dari siapapun mulai dari orang-orang yang tidak ikhlas kehilangan ke'kampret'annya sampai ujaran dari Din Syamsuddin yang tidak malu menunjukkan jiwa kampretnya.
Ajakan simpatik dari Presiden Jokowi dan KH Ma'ruf Amin untuk kembali merekatkan persatuan Indonesia mari kita sikapi dengan bijak dan proporsional. Yang mau kita rangkul, mari kita rangkul. Tapi bagi yang meronta-ronta dengan berbagai dalih biarkan saja. Kita do'akan saja jantung mereka kuat selama 5 tahun ke depan menahan gejolak perih melihat Indonesia maju dan sejahtera bersama Jokowi - Ma'ruf Amin.
Bagi orang-orang yang frustasi tidak tahu adab demokrasi seperti yang membuat KTP versi barisan sakit hati, kita sikapi dengan tepuk tangan lucu saja. KTP abal-abal itu paling hanya bisa dipakai main game monopoli sesama mereka saja. Tidak lebih. Meskipun kelakuan mereka sudah mengarah pada tindakan melanggar hukum, mari kita maknai bahwa semua itu hanyalah bagian dari euforia rasa kesakitan akan kekalahan yang tidak bisa mereka terima. Maklumi saja.
Saat ini kita fokus saja mengingatkan Presiden Jokowi dalam penyusunan anggota kabinetnya. Meskipun hal itu merupakan hak prerogatif Presiden, tidak ada salahnya kita memberikan masukan. Salah satu yang perlu kita ingatkan kepada beliau adalah agar TIDAK PERLU mengajak siapapun anggota koalisi Prabowo-Sandi masuk ke dalam kabinet Indonesia Kerja Jilid II dengan alasan dan pertimbangan apapun.
Salah satu dari jutaan alasan keberatan saya adalah saya sangat menyangsikan concern dan itikad baik mereka dalam membangun Indonesia ke depan. Premis saya berdasarkan kenyataan bahwa dalam kontestasi Pilpres 2019 yang lalu mereka secara sadar telah menggandeng kelompok Islam garis keras yang pro ideologi khilafah ke dalam barisan mereka. Tindakan mereka jelas-jelas sangat berisiko tinggi bagi kelangsungan bangsa dan negara karena berpotensi membahayakan ideologi negara Pancasila. Langkah oportunis mereka ini menunjukkan betapa pragmatisnya mereka dalam mencapai kekuasaan. Rekonsiliasi dengan mereka tidak harus dimaknai dengan mengajak mereka masuk ke dalam kabinet Indonesia Kerja Jilid II. Disamping mereka tidak berhak dan tidak pantas, saya meyakini kekuatan dan soliditas mereka pun saat ini sudah menyusut jauh dari semula. Kelompok Islam radikal satu persatu sudah mulai mundur teratur. Koalisi Indonesia Adil Makmur juga sudah bubar dan terlihat partai-partai tersebut sedang mencari jalan penyelamatannya masing-masing.
Colloseum peninggalan Romawi Kuno masih megah berdiri di Itali (corporatetravel.id). Ketika Presiden Jokowi bersama JK bersama para menteri Kabinet Kerja pada 2014. (nasional.kompas.com)
Saya yakin secara kuantitatif kekuatan mereka sudah tidak signifikan lagi. Kalaupun masih ada lengkingan kecil, itu hanya teriakan putus asa yang tertinggal serak. Itu hanya ungkapan kepedihan sporadis yang tidak bermakna apa-apa. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan.
Kekuatan partai koalisi Indonesia Hebat di parlemen pun juga mencapai angka mayoritas yang signifikan yaitu mencapai 61%. Kalaupun ada ex partai anggota Koalisi Prabowo-Sandi mau bergabung di partai koalisi Indonesia Hebat di parlemen silakan saja, tapi TIDAK PERLU mereka masuk di kabinet. Dus berarti, Presiden Jokowi harus percaya diri tidak perlu menarik mereka masuk ke dalam tim kerjanya. Karena kehadiran mereka akan lebih banyak mudharatnya dibanding manfaatnya. Mereka sudah pasti akan menjadi duri dalam daging. Kalaupun saat ini mereka terlihat manis, sejatinya mereka hanyalah serupa kawanan serigala yang sedang tertunduk lemas. Pada saat ada kekuatan lagi, mereka akan mencoba menggigit kembali. Saya punya pepatah baru : "Sedomba-dombanya serigala bergincu, dia tetap terlihat bengis dan akan terus mengincar tengkukmu" Paham artinya kan ? Salam SATU Indonesia 02072019 #TolakKubuPrabowoMasukKabinetJokowi
Lalu, bagaimana komentar warga pasca putusan MK? Ayo simak video berikut ini:
Apakah anda secemas Rudi S. Kamri?
Semoga Jokowi bersama partner kerja baru, KH. Ma'ruf Amin bisa dibentuk susunan kabinet Jokowi Jilid II yang lebih baik sesuai harapan warga, apalagi presiden RI memiliki hak dan kewenangan penuh (prerogatif) untuk memilih para menteri dan pejabat tinggi lainnya.
Jika anda memandang artikel ini menarik, anda bisa membaginya ke berbagai media sosial yang tersedia pada gadget, laptop, tablet atau smartphone anda dengan sangat mudah.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) kemarin (30 Juni 2019) telah menetapkan Ir. Joko Widodo alias Jokowi sebagai Presiden Terpilih dan Prof. DR (HC) KH. Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden Terpilih. Mereka akan dilantik untuk menjabat sebagai pemimpin di negeri ini pada Oktober 2019. Selain usulan rekonsiliasi dengan pihak Prabowo Sandi, ramai pula beredar nama-nama calon menteri kabinet Jokowi di WhatsUp group. Nama-nama tersebut sepertinya masuk akal. Seperti biasa tidak bisa dinyatakan bahwa daftar yang beredar luas itu sebagai sebuah kebenaran.
Sudah pasti banyak spekulasi yang beredar, baik di koalisi Jokowi Amin, maupun di luar TKN. Yang "ngarep.com" ingin jadi menteri tentu juga banyak, yaa paling tidak menjadi pejabat setingkat menteri atau jabatan lainnya. Hal itu wajar saja dalam politik. Rakyat hanya berharap supaya calon menteri dan calon pejabat tinggi di kabinet Jokowi Jilid II nantinya tetap mengedepankan sosok yang memang "the right man on the right place", bukan asal menerima usulan dari partai, Ormas, dan kelompok relawan, sehingga #JokowiAmin bisa #GaspolJokowi untuk #IndonesiaMaju dalam pemerintahan #Jokowi2Periode sesuai janji-janji kampanye Pilpres 2019.
Warga Usulkan Ahok Sebagai Menteri Dalam Negeri
Ketika Arief Budiman Ketua KPU menyerahkan Penetapan Jokowi Sebagai Presiden Terpilih dan KH. Ma'ruf Amin Sebagai Wakil Presiden Terpilih pada 30 Juni 2019 (halloindo.com). Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta menggunakan sepatu lapangan bersama Presiden Jokowi ketika meninjau proyek MRT (news.solopos.com)
Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang belakangan ini lebih senang dipanggil dengan sebutan #BTP ternyata beredar namanya sebagai calon menteri di kalangan warga sebagai Menteri Dalam Negeri, bahkan ada yang ingin supaya Ahok bisa menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Apa alasan warga? Jika anda penasaran, video berikut ini akan menjawabnya, mungkin juga bisa memberi inspirasi untuk Jokowi Presiden Terpilih yang akan menjalani #Jokowi2Periode untuk masa bakti 2019 - 2024.
Jika Presiden Jokowi menyaksikan video ini, apakah akan senyum-senyum saja atau akan mempertimbangkannya usul warga. Bagaimana dengan anda?
|
|