Isu tentang perombakan kabinet sebenarnya bukan hanya heboh ketika Menteri Sosial dan Menteri Kelautan & Kemaritiman ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Wacana reshuffle terhadap Kabinet Indonesia Maju sudah bergaung pada Juli 2020. Saat itu Presiden Jokowi mengungkapkan kekesalannya terhadap sejumlah menteri yang dinilai lamban dalam membelanjakan anggaran kementerian.
Di hadapan para menteri ketika rapat terbatas tentang Percepatan Penyerapan Anggaran 6 Kementerian dan Lembaga, menurut laporan jpnn.com (8/7/2020) Presiden Joko Widodo menilai para menteri serta jajarannya seakan cuti dari tugas dalam menanggulangi dampak virus Corona atau Covid-19.
Pada saat itu Presiden Jokowi mengatakan bahwa, "Yang kita undang ke Istana adalah kementerian-kementerian dan lembaga yang memiliki anggaran besar. Kenapa kita undang? Karena kita ingin ada percepatan penyerapan anggaran. Kita tahu semuanya, bahwa dunia sedang krisis. Krisis kesehatan, krisis ekonomi, 215 negara mengalami hal yang sama. Termasuk kita,"
Setelah rapat terbatas tersebut, bagai gayung bersambut opini dari para pengamat dan elite partai politik pun menyuarakan tentang perlunya reshuffle kabinet. Berita terkini tentang perombakan kabinet ini dilaporkan oleh nasional.kompas.com (21/12/2020) yang mengutip ucapan Faisol Risa, Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Faisol Risa mengatakan bahwa, "Saya dengar ada enam posisi. Akan masuk orang-orang muda yang menambah dinamisnya kabinet,"
Posisi apa saja yang akan mengalami perombakan?
Terkait wacana reshuffle Kabinet tidak terlepas dari tentang jatah partai yang akan masuk dalam Kabinet Indonesia Maju yang menurut kabar akan diumumkan hari Rabu, 23/12/2020. Nama seperti Tri Risma Harini dari PDI Perjuangan, bahkan Fadli Zon dari Partai Gerindra juga ikut meramaikan calon menteri dalam kabinet "baru" ini.
Menurut laporan cnnindonesia.com (22/12/2020) Habiburokhman, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra membantah anggapan yang menyatakan bahwa jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan merupakan jatah untuk partai Gerindra. Habiburokhman yang sering disapa Habib itu kepada wartawan di komplek DPR/MPR, Senayan pada 21/12/2020 kepada wartawan mengatakan bahwa, "Enggak ada lah. Enggak ada jatah menjatah,"
Lalu dia mengatakan bahwa reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi. Habiburokhaman kemudian menegaskan bahwa Partai Gerindra tidak mau berspekulasi maupun mengintervensi masalah perombakan kabinet.
Yang menarik adalah laporan cnnindonesia.com (21/12/2020) tentang isu pengganti Edhy Prabowo yang akan diganti oleh Wahyu Sakti Trenggono yang saat ini masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Habiburokhman enggan mengomentari kabar tersebut. Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini, partainya tidak memiliki kapasitas untuk mengusulkan Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan untuk mengganti Edhy Prabowo.
Lebih lanjut Habiburokhaman mengatakan, "Terlepas memang Trenggono itu dengan Pak Prabowo kan baik sekali hubungannya. Beliau berdua itu di Kemenhan sangat harmonis. Tapi jangan diartikan kami mengusulkan juga, karena kami enggak ada kewenangan di situ,"
Lalu bagaimana tentang kemungkinan Tri Rismaharini, yang sebentar lagi akan berakhir jabatannya sebagai Walikota Surabaya?
Menarik disimak opini warga tentang kabar yang beredar bahwa Bu Risma akan masuk dalam Kabinet Indonesia Maju yang baru.
0 Comments
Leave a Reply. |
|