Sebagai negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki sistem ketatanegaraan yang unik, di mana presiden memegang peranan kunci dalam pemerintahan. Kepemimpinan seorang presiden dalam kerangka UUD 1945 bukan hanya sebuah tanggung jawab politik, tetapi juga mengandung dimensi etika yang penting, terutama dalam konteks pemilihan umum. Artikel ini akan mengeksplorasi peran dan tanggung jawab seorang presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, serta menggali aspek etika politik yang harus dijunjung tinggi dalam proses pemilihan umum.
Peran Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Di bawah UUD 1945, presiden Indonesia adalah kepala negara dan kepala pemerintahan, serta pemimpin tertinggi dalam sistem ketatanegaraan. Beberapa peran utama seorang presiden meliputi: Eksekutif Tertinggi: Presiden bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan pemerintah dan mengoordinasikan kementerian serta lembaga-lembaga eksekutif lainnya. Pengambil Keputusan: Sebagai pemimpin pemerintah, presiden memiliki kekuasaan untuk membuat keputusan penting dalam berbagai bidang, termasuk kebijakan ekonomi, politik luar negeri, dan pertahanan.
0 Comments
Peran Hak Angket dalam Pengawasan Legislatif: Keterkaitannya dengan Proses dan Hasil Pemilihan Umum Presiden
Bahwa pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai calon presiden nomor urut 3 dan Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin berniat unutk menempuh jalur politik selain jalur hukum yang telah dilakukan yaitu mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dugaan pemilu curang pada Pilpres 2024. Tindakan lainnya adalah hak angket yang rencananya akan diajukan partai politik pengusung pasangan Ganjar Mahfud maupun Anies Amin. Apakah partai yang tergabung dalam fraksi-fraksi di DPR RI akan kompak dalam proses hak angket ini, mengingat Partai NasDem dan Partai Persatuan Pembangunan atau P3 sudah mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Gibran, sebagai presiden dan wakil presiden terpilih?
Apakah Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto sudah siap untuk bertarung dengan persiapan materi kampanye dan strategi yang tepat?
Jangan-jangan para calon presiden Indonesia pada Pilpres 2024, masih menggunakan strategi lama, sehingga muncul kembali cara-cara yang tidak elegan, hanya untuk mempengaruhi para calon pemilih, terutama para pemilih pemula. "Oligarki: Kekuasaan Terkonsentrasi pada Kelompok Kecil Orang di Dunia Politik dan Ekonomi"3/6/2023
Kata oligarki sering muncul di Indonesia terutama pada tahun politik atau ketika ada pihak tertentu yang sedang galau secara poltis atau sebab lain. Adakah negara yang bebas dari oligarki? Ada baiknya ditelusuri apa arti oligarki, sehingga terasa begitu menakutkan.
Kata "oligarki" berasal dari bahasa Yunani Kuno "oligarkhía", yang terdiri dari kata "oligos" yang berarti "sedikit" atau "terbatas" dan "arkhē" yang berarti "kekuasaan" atau "pemerintahan". Secara harfiah, oligarki berarti "pemerintahan oleh sedikit orang" atau "kekuasaan yang dipegang oleh sekelompok kecil orang". Bahwa dalam perjalanan sejarah Yunani kuno, oligarki adalah salah satu dari tiga bentuk pemerintahan yang diakui, bersama dengan demokrasi (pemerintahan oleh rakyat) dan monarki (pemerintahan oleh seorang raja). Namun, dalam penggunaannya saat ini, oligarki sering kali dianggap sebagai bentuk yang tidak sehat dari pemerintahan, di mana kekuasaan dan kekayaan terkonsentrasi pada sekelompok kecil orang (golongan) yang memegang kendali atas sumber daya ekonomi dan politik, dan membuat sulit bagi mayoritas rakyat untuk mempengaruhi keputusan politik dan kebijakan pemerintah. Selain program OKE OCE, program rumah DP 0 Rupiah atau sering disebut 0 Persen adalah janji kampanye pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno pada Pilkada DKI Jakarta pada 2017. Bahwa program rumah DP 0 rupiah yang dijanjikan oleh Anies Baswedan pada Pilkada Jakarta 2017 telah menjadi kontroversial karena beberapa alasan.
Pertama-tama, program ini dianggap oleh sebagian orang sebagai janji politik yang tidak realistis karena harga properti di Jakarta sangatlah tinggi. Selain itu, banyak orang yang meragukan kemampuan pemerintah dalam membangun rumah-rumah tersebut dengan biaya yang minimal. Topik ini menjadi perdebatan sangat seru antara Ahok yang menyebut program Rumah DP 0 Rupiah itu tidak realistis. Ahok dan Djarot bertahan pada program Rusunawa, yang dinilai lebih masuk akal untuk kondisi Jakarta. Kedua, program ini dianggap tidak adil karena hanya akan memberikan manfaat bagi sebagian kecil masyarakat yang memiliki penghasilan rendah. Banyak yang menganggap bahwa program tersebut seharusnya fokus pada pemenuhan kebutuhan perumahan bagi masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya pada segmen tertentu. Meskipun dalam kenyataannya, program Rumah DP 0 Rupiah tersebut tidak bisa dijangkau oleh warga Jakarta yang berpenghasilan rendah.
Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo adalah dua tokoh politik yang cukup dikenal di Indonesia. Anies Baswedan saat ini statusnya adalah mantan Gubernur DKI Jakarta, sedangkan Ganjar Pranowo menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah.
Peluang mereka sebagai calon presiden pada pemilu 2024 tergantung pada beberapa faktor, termasuk dukungan dari partai politik, popularitas, dan kinerja mereka selama menjabat. Namun, saat ini belum ada kepastian apakah mereka akan maju sebagai calon presiden atau tidak. Para calon pemilih maupun partai politik yang mengusung calon presiden seharusnya mencermati rekam jejak tokoh yang akan dicalonkan seperti prestasi, sikap kepada masyarakat, masa lalu, dan visi misi mereka, yang akan terkait dengan keberlangsungan pembangunan di Indonesia pada masas depan negeri ini.
Jika pada hari penting itu terjadi, yaitu ketika Ketua Umum PDI Perjuangan mengumumkan nama bakal calon presiden dari PDI-P dideklarasikan, apakah akan berpengaruh pada jumlah pasangan Capres Cawapres pada Pilpres 2024?
Kalau ada pengaruhnya, bagaimana arah "koalisi" yang sudah ada saat ini, seperti Koalisi Perubahan yang terdiri dari Partai NasDem, Demokrat dan PKS? Bagaimana Nasib Anies Baswedan?
Pada HUT PDI-Perjuangan ke 50 yang lalu, tidak sebagaimana diduga dan diharapkan para pengamat politik, maupun partai lain, ternyata Megawati Soekarnoputri sama sekali tidak mengumumkan nama calon presiden. Para pendukung atau relawan Ganjar Pranowo maupun komunitas pendukung Puan Maharani, sampai detik-detik acara berakhir, Megawati sama sekali tidak mendeklarasikan capres versi PDI-P.
Presiden Joko Widodo ketika memberikan sambutan pada Ulang Tahun Emas PDI-Perjuangan juga memuji keputusan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri karena tidak grusa-grusu untuk mengumumkan Capres. Berbeda dengan Partai NasDem, yang dinilai terlalu cepat mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal capres 2024.
Sebagaimana diketahui, bahwa meskipun Surya Paloh memberikan kebebasan terhadap Anies Baswedan untuk mencari "jodoh" cawapresnya, namun sampai saat ini Anies masih jomblo secara politik. Sepertinya Anies menemui kesulitan untuk mendapatkan cawapres, apalagi target dari Partai Demokrat adalah supaya Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY lah yang lebih tepat jadi pendamping Anies. Sementara itu, PKS juga bersemangat untuk menyodorkan Aher atau Ahmad Heryawan, mantan Gubernur Jawa Barat sebagai pendamping Anies yang paling cocok.
Jika pada hari dan bulan yang paling dianggap paling tepat untuk mengumumkan calon presiden, apakah keputusan Megawati Soekarnoputri akan mempengaruhi jumlah pasangan calon pada Pilpres 2024?
Para pengamat politik ada yang menduga bahwa akan ada tiga pasangan calon, yaitu bakal capres PDI-P bersama koalisinya, Prabowo Subianto juga dengan koalisinya, dan Anies Baswedan yang diusung oleh Partai NasDem bersama PKS dan Partai Demokrat. Kehadiran Anies secara sah sebagai Capres, tentu sangat tergantung pada kekompakan atau soliditas Koalisi Perubahan. Kalau ada yang masuk angin dari salah satu anggota koalisi, entah itu dari NasDem itu sendiri, atau "partner" lainnya, apakah PKS atau Partai Demokrat, yang mungkin saja tiba-tiba berpaling ke lain hati. Apakah Surya Paloh akan tetap mempertahankan Anies Baswedan? Dalam politik apapun bisa terjadi. Yang jelas, memang sulit untuk membaca arah angin politik di Indonesia. Padahal BMKG jarang meleset ketika membuat prakiraan tentang arah angin. Karena itu menarik pula untuk menyimak tayangan berikut ini.
Perjalanan dan misi perdamaian Presiden Joko Widodo ke Kiev untuk menjumpai Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky dinilai para pengamat politik sebagai aksi berani karena negara ini sedang berperang dengan Rusia. Pengamanan untuk Presiden Jokowi adalah sangat ketat, baik dari Paspampres Indonesia maupun para agen rahasia dan tentara di negara tersebut.
Setelah bertemu Presiden Zelensky, perjalanan dilanjutkan ke Moscow dimana Presiden Jokowi bertemu denan Presiden Vladimir Putin untuk menyampaikan pesan dari Presiden Zelensky. Pertemuan tersebut ternyata bukan hanya membahas tentang perdamaian, Presiden Jokowi juga meneruskan pesan dari negara-negara miskin yang mengalami dampak besar akibat perang antara Rusia dan Ukraina. Krisis energi dan pangan bukan hanya dialami negara-negara di Eropa, melainkan di banyak negara lain di Asia, Afrika dan Ameria Latin.
Setelah Presiden Joko Widodo menghadiri Rakernas Projo V di Magelang Jawa Tengah, berbagai komentar muncul di media online, televisi nasional, dan sudah pasti di media sosial. Komentar itu muncul karena Presiden Jokowi meminta para peserta rakernas agar Ojo Kesusu tentang Calon Presiden pada Pilpres 2024.
Sementara itu, HM. Darmizal, MS, Ketua Umum RèJO dengan tegas menyebut ada dua kata kunci terkait Capres 2024. Reaksi Darmizal yang merupakan politisi senior ini memang patut dicermati, khususnya tentang gestur politik Presiden Jokowi. Pada rakernas Projo tersebut Presiden Jokowi memang meminta agar peserta rakernas untuk bersabar, apalagi belum ada partai yang secara resmi menyebut nama definitif sebagai calon RI 1 pada Pemilu Serentak mendatang.
Beberapa nama yang sering muncul dalam perbincangan politik tentang sosok yang ingin jadi calon presiden memang sudah banyak muncul seperti AHY, Anies Baswedan dan sebagainya. Nama lain yang dianggap pantas menjadi Penerus Presiden Jokowi dalam berbagai obrolan seperti Erick Thohir, Ganjar Pranowo maupun Prabowo Subianto. Bahkan ada komunitas dan relawan yang ingin menyandingkan Presiden Jokowi dengan Prabowo Subianto, misalnya Komunitas Jokpro 2024.
Darmizal yang merupakan salah satu pendiri Partai Demokrat, yang sarat dengan pengalaman dalam politik kontemporer di Indonesia ternyata melihat ada dua kata kunci terkait siapa sebenarnya yang seharusnya dipilih sebagai RI 1 dan RI 2 pada Pilpres 2024 mendatang.
Darmizal yang dikenal ramah dan murah senyum ini menjelaskan dua kata kunci yang ditarik dari pernyataan Presiden Jokowi pada Rakernas Projo tersebut, yang tentu saja bukan hanya soal Ojo Kesusu.
Menurut Darmizal, kata kunci yang pertama adalah "mungkin" saja yang didukung pada Pilpres 2024 nanti ada di sini (ikut duduk dan hadir di Rakernas Projo). Apakah yang dimaksud Presiden Jokowi adalah Ganjar Pranowo? Darmizal hanya tersenyum penuh teka-teki. Kata kunci kedua menurut Darmizal adalah himbauan Presiden Jokowi agar para relawan sabar menunggu alias Ojo Kesusu, tidak perlu tergesa-gesa. Dalam pidatonya Presiden Jokowi juga meminta para relawan dan komunitas yang sudah begitu bersemangat untuk menunggu calon yang nantinya akan resmi diusung oleh Partai, lalu akan didukung bersama-sama. Kenapa Presiden Jokowi menegaskan hal ini agar para relawan tidak salah.
Setelah menyebut dua kata kunci tersebut Darmizal menilai bahwa Presiden Jokowi memperlihatkan sikap loyalitasnya yang kokoh terhadap PDIP yang telah menghantarnya menjadi Walikota Solo, Gubernur DKI dan Presiden RI dua periode.
Darmizal juga menyebut bahwa Ganjar Pranowo adalah kader yang sangat loyal kepada Ibu Megawati dan PDIP. Sudah menjadi rahasia umum, bahwa Ganjar adalah kader militan yang memiliki loyalitas tinggi kepada Ibu Mega dan PDIP. Bahwa Ganjar sebagai kader PDI Perjuangan menjadi Anggota DPR RI dan Gubernur Jateng dua periode.
Politisi kawakan Darmizal yang juga merupakan tokoh Minang dan alumni Universitas Gajah Mada seperti Presiden Jokowi ini tanpa ragu menyatakan bahwa PDI Perjuangan bisa mencalonkan RI 1 dan RI 2 pada Pilpres 2024 tanpa harus koalisi dengan partai lain.
Menjawab apa yang dimaksud dengan dua kata kunci tersebut, Darmizal yang selalu tampil rapi ini menyebutkan dengan santai bahwa PDI Perjuangan adalah sangat mungkin untuk mencalonkan Ganjar Pranowo dan Puan Maharani, yang kini Ketua DPR RI. Menuntaskan perbincangan tentang Capres 2024, Darmizal kemudian menyebutkan tentang *"Puan Ganjar untuk Bangsa Indonesia dan lahirnya Relawan PaGar Bangsa*" sebagai rumah besar bagi para relawan, atau sebaliknya pasangan Ganjar Puan, Apakah ini akan menjadi jawaban atas teka-teki capres dan cawapres dari PDI Perjuangan?
Sambil menantikan arah angin politik di Indonesia, sangat menarik untuk mengetahui sikap dan reaksi HM. Darmizal, MS tentang wacana #Jokowi3Periode
Mahasiswa Indonesia yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa alias BEM telah melakukan demonstrasi pada 11 April 2022 di beberapa kota. Tuntutan mereka antara lain agar tidak ada penundaan pemilu dan menolak Jokowi 3 Periode. Presiden Joko Widodo jauh sebelumnya sudah menyatakan dengan tegas bahwa menolak gagasan Jokowi 3 Periode, dan belakangan juga menegaskan bahwa tidak ada penundaan pemilu.
Presiden Jokowi bahkan telah melantik ketua dan anggota komisioner Komisi Pemilihan Umum, sehingga pemilu tetap berlangsung pada 2024, sebagai agenda lima tahunan pesta demokrasi di Indonesia. Banyak yang menyatakan bahwa kritik dan tuntutan para mahasiswa adalah salah sasaran.
Unjuk rasa atau mengemukakan pendapat di hadapan umum dengan cara demonstrasi adalah hak setiap warga, termasuk mahasiswa. Ini dijamin oleh konstitusi, UUD 1945. Berbeda dengan demonstrasi para mahasiswa pada tahun 1966 atau 1998, konten atau isi tuntutan mahasiswa sepertinya tidak terlalu mendapat perhatian serius dari warga maupun pegiat media sosial.
Yang lebih menjadi perhatian adalah terjadinya pengeroyokan yang disertai pemukulan bertubi-tubi oleh peserta demo terhadap Ade Armando, dosen tetap FISIP Universitas Indonesia, yang babak belur karena dipukuli banyak orang. Ade Armando yang juga pegiat media sosial, khususnya di YouTube ini kini masih masih dirawat karena pendarahan otak selain luka-luka yang dialami pria berkaca mata ini.
Fokus masyarakat dan warganet juga tidak terlalu mengarah pada isi tuntutan para mahasiswa. Selain kasus penganiayaan yang dialami Ade Armando, warganet juga lebih perhatian kepada para pelajar yang menerima pesan berantai agar ikut unjuk rasa pada 11 April 2022. Netizen juga lebih menyoroti cara demonstrasi dengan membakar ban, mencoba menutup akses jalan tol dan aksi lainnya yang mengganggu aktivitas warga.
Menarik untuk menelisik, Quo Vadis demokrasi Indonesia? Dalam hal ini adalah cara bagaimana unjuk rasa dan kebebasan berpendapat itu dilaksanakan baik oleh para mahasiswa, elite politik, warga masyarakat dan pelaku media sosial? Unjuk rasa seharusnya tidak diwarnai dengan kekerasan, apalagi melukai seseorang sampai mengancam nyawa atau mengganggu aktivitas warga yang mulai bangkit dari pandemi global yang juga mengganggu ekonomi dan berbagai aktivitas warga dunia, termasuk Indonesia?
Adalah menarik untuk menyaksikan tayangan berikut ini tentang makna demokrasi dan cara melakukan unjuk rasa. Ini adalah pengalaman seorang mantan pelaut yang pernah unjuk rasa di pelabuhan New York, Amerika Serikat.
|
|