Para pendiri bangsa (founding fathers) sangat visioner terutama jika dikaitkan dengan keberagaman yang sangat kaya di Nusantara, yang kemudian bernama Indonesia. Keberagaman itu terutama karena kita memiliki suku bangsa, adat, budaya, bahasa, agama dan keyakinan yang berbeda-beda. Bapak dan ibu pendiri bangsa juga memiliki ingatan sejarah yang sangat kuat, bahwa di era sebelum Hindu & Budha keberagaman itu merupakan bagian dari alam pikiran, yang merupakan kenyataan di Nusantara.
Pentingnya persatuan dalam perbedaan mendapat kekuatan yang akhirnya berlanjut sebelum ada nama Indonesia, dimana para raja Nusantara mengikat tali persatuan itu dengan Bhineka Tunggal Ika. Rangkaian tiga kata ini kemudian dipilih oleh para founding fathers sebagai alat untuk mempersatukan Indonesia yang sangat majemuk. Terbukti dunia pun mengakuinya.
Ucapan Bung Karno yang terbukti: Janganlah mencari "jalan sulit" (nasionalisme.co). Bung Karno dan Bung Hatta bersama Kabinet Natsir pada saat Indonesia baru berdiri sebagai NKRI. (swaranews.co.id)
Namun, dengan berjalannya waktu ternyata bangsa Indonesia mengalami banyak cobaan yang merongrong nilai-nilai luhur persatuan yang sesungguhnya memiliki sejarah sangat panjang, bukan hanya dihitung dari 1 Juni 1945, melainkan jauh berabad-abad yang lalu.
Demi kepentingan politik dan alasan ideologi tertentu Pancasila direduksi, bahkan ada niat untuk dihilangkan dan diganti dengan faham atau ideologi lain yang tidak sesuai dengan visi dan misi yang dikumandangkan oleh para pendiri bangsa dalam Pancasila dan dikuatkan dalam buku konstitusi, Undang-undang Dasar 1945.
TETAP INDONESIA DALAM UNTAIAN INDAH PANCASILA
Sudah saatnya kita kembali belajar sejarah dalam arti sebenarnya, bukan hanya membaca fakta dalam bentuk tanggal, tahun dan batu prasasti belaka, namun melihat lebih dalam makna dan tujuan kita menjadi Indonesia dalam keberagaman adat istiadat, seni budaya, bahasa, suku bangsa, etnis, agama serta berbagai aliran kepercayaan yang memang sudah lama ada di negeri khatulistiwa ini.
Jika para pendiri bangsa telah memberikan "jalan mudah" yang diwariskan untuk kita untuk menjadi bangsa yang besar dan disegani serta dihormati bangsa lain, maka untuk Tetap Indonesia adalah tetap mempertahankan Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika dalam wadah NKRI yang berdasarkan UUD 1945. Tidak perlu lagi mencari "jalan sulit" untuk menjadi Indonesia sejati.
Pancasila bukan hanya untuk dihapal dan diperingati setiap 1 Juni, melainkan untuk dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh setiap warga apapun profesinya, terutama oleh para elite politik, para pejabat, ASN, TNI dan Polri, dan siapapun yang hidup di negeri ini.
Sejak 1998 Indonesia telah memilih jalan demokrasi langsung dan Pancasila serta Bhineka Tunggal Ika sebagai garis pengamannya, sehingga kita tetap sejati sebagai bangsa Indonesia yang konon terkenal ramah, berbudaya, beradab dan mempunyai semangat gotong royong. Itu saja, tidak perlu mencari "jalan sulit" dengan ideologi lain.
Apabila kita tetap normal sebagai bangsa Indonesia yang berdasarkan ideologi asli Pancasila, maka pihak asing yang ingin menggoda atau mengganggu persatuan dan kesatuan kita tidak akan pernah berhasil.
Laksanakan saja 'jalan mudah" yang telah diciptakan dengan perenungan mendalam oleh para pendiri bangsa kita supaya Indonesia segera adil makmur dan bahagia di era kini dan masa depan.
Selamat memperingati 1 Juni lahirnya Pancasila.
0 Comments
Apakah sebelum ini rakyat belum cerdas?
Sulitnya untuk menemukan anggota DPR atau politisi yang pikiran, ucapan dan tindakannya seiring dan sejalan membuat masyarakat ikut meniru perilaku wakil mereka yang ada di gedung parlemen maupun yang melulu aktif di partai masing-masing sebagai pengurus.
Ini terbukti dari perilaku warga yang melakukan ujaran kebencian atau membuat "meme", video atau mengedit foto sedemikian rupa, sehingga sangat tidak elok untuk didengar, dibaca atau disaksikan secara audio visual.
Setelah mereka diperiksa polisi, apalagi setelah dinyatakan sebagai tersangka, maka mereka pun berkelit. Banyak di antara mereka yang menyatakan perilaku mereka sebelumnya sebagai tindakan spontan, khilap atau "tidak bermaksud" begitu.
Namun, mereka telah melakukan perbuatan yang bukan saja melanggar undang-undang, melainkan juga etika, moral dan ajaran agama. Cara mudah yang mereka lakukan adalah menutup wajah, meminta maaf, menangis atau ingin didukung sebagai korban kriminalisasi oleh aparat hukum, dan cara-cara lainnya.
Konvensi tentang apa arti kalah dan menang dalam kompetisi politik seperti Pilkada apalagi lain Pilpres, yang di negara lain sudah berjalan seperti mengakui kemenangan pihak lawan, ternyata sangat sulit untuk ditemukan di Indonesia.
Jakarta pernah beruntung karena Fauzi Bowo langsung mengakui kemenangan Jokowi pada saat Pilkada Jakarta tahun 2012. Kini Indonesia gonjang-ganjing lagi karena hasil Pilpres dinodai dengan kerusuhan. Bukan sulit untuk mengakui kekalahan yang disesalkan, melainkan karena usaha untuk menghentikan unjuk rasa yang rusuh terlambat dihentikan. Sangat bersyukur karena Polri dan TNI yang menjaga keamanan selama unjuk rasa 22 Mei 2019 tidak melakukan tindakan represif. Mereka juga tidak terbukti membawa senjata api. Berbeda dengan jaman old, ternyata di jaman now rakyat dan netizen sangat memuji tindakan Polri dan TNI yang bijak, bahkan bunga, nasi kotak dan air mineral berdatangan untuk para prajurit dan anggota polisi yang kelelahan secara fisik dan mental karena terus ditekan supaya mereka marah dan emosi. Ternyata anggota TNI dan Polri bisa tampil lebih manusiawi di saat situasi yang berbahaya. Wajar jika masyarakat semakin bersimpati kepada mereka.
Maaf jika harus dinyatakan bahwa rakyat sudah cerdas. Tepatnya rakyat memang sudah cerdas dari dulu, bukan jaman now saja. Hanya saja selalu saja ada elite dan sekelompok orang yang selalu mencoba mempengaruhi dengan kebohongan, hoax, isu SARA dan cara-cara tidak etis lainnya.
Baiklah, Pemilu 2019 yang serentak telah berlalu, semoga para wakil rakyat yang baru versi 2019 - 2024 bisa ditemukan wakil rakyat di DPR, DPD atau DPRD yang "lebih negarawan" melebihi rakyat yang mereka wakili. Semoga mereka pun lebih cerdas daripada yang ada saat ini. Mereka jago olah kata dan tajam kritiknya, namun juga punya solusi jelas, sehingga rakyat bisa lebih percaya dengan mereka.
Omong-omong, siapakah politisi atau pejabat publik yang anda rindukan saat ini? Yaitu elite politik yang pikiran, ucapan dan tindakannya sesuai baik di pagi hari, siang maupun malam?
BPN telah menyiapkan pula tim penasehat hukum yang dipimpin Denny Indrayana, yang pernah menjadi wakil menteri Hukum dan HAM pada jaman Presiden SBY. KPU juga harus siap untuk menghadapi tim hukum ini, karena KPU lah yang telah mengumumkan kemenangan pasangan nomor urut 01 Jokowi Ma'ruf Amin sebesar 55,50 persen. Sedangkan paslon 02 Prabowo Sandi meraih 45,50 persen.
Yusril Ihza Mahendra Ketua Tim Hukum TKN, Jokowi Ma'ruf Amin (ivoox.id). Foto Kanan Denny Indrayana Ketua Tim Hukum BPN (Prabowo Sandi)
Karena yang melakukan gugatan adalah tim 02, maka BPN yang diwakili tim kuasa hukum harus menyiapkan bukti dalam berbagai format seperti formulir C1, video, saksi dan sebagainya dengan selisih suara sekitar 16,9 juta - hampir 17 juta suara.
Apakah BPN punya data sebesar itu?
Selain KPU, Pasangan 01 juga harus bersiap sebagai pihak terkait pada sidang di Mahkamah Konstitusi (MK). Profesor Yusril Ihza Mahendra adalah ketua tim kuasa hukum TKN untuk mewakili Jokowi Ma'ruf Amin pada sidang nanti, jika BPN malam ini (24 Mei 2019) jadi datang mendaftarkan gugatan mereka ke lembaga hukum yang putusannya adalah final.
Pemenang Pilpres 2019 Ir. Joko Woidodo & Maruf Amin (news.detik.com). Foto Kanan Prabowo Subianto & Sandiaga Uno (pontianak.tribunnews.com)
Jika anda masih ingat pada peristiwa serupa setelah Pilpres 2014, dimana Prabowo Hatta mengajukan gugatan ke MK, namun ternyata tim hukum dan tim sukses mereka tidak berhasil membawa bukti serta data yang konon "berkontainer-kontainer", namun ternyata tidak sebanyak itu.
Mungkin anda masih ingat ada banyak dialog pada persidangan MK 2014 yang membuat penonton televisi yang menyaksikan siaran langsung yang tertawa mendengar keterangan para saksi. Penonton di ruang sidang juga tertawa atau tersenyum melihat jalannya sidang. Apakah suasana yang sama juga akan terulang pada sidang yang akan datang?
Seperti yang sering diingatkan oleh Profesor Mahfud MD yang pernah menjadi Ketua dan Hakim di MK, bahwa selisih suara yang begitu besar akan sulit untuk mencari bukti, data dan saksi yang sah dan kredibel. Profesor Mahfud MD juga pernah mengatakan hal tersebut pada 2014.
Namun, itulah proses demokrasi di Indonesia yang harus kita saksikan bersama.
Bagi masyarakat apapun yang terjadi pada proses hukum yang akan terjadi, jangan lagi ada kerusuhan yang merusak properti milik negara, pemerintah, swasta maupun milik warga atau pedagang kecil. Sidang MK yang mungkin akan terjadi dalam waktu dekat ini harus berjalan sesuai aturan yang berlaku tanpa pengerahan ribuan masa yang akan mengganggu ketertiban umum di sekitar gedung MK maupun Jakarta secara umum.
Jiwa kenegarawanan para elite politik dan para penegak hukum diuji lagi saat ini. Bukan hanya warga Indonesia yang akan menjadi saksi, melainkan seluruh dunia.
Pemilihan Presiden 2019 telah berlalu dengan kemenangan pasangan Jokowi dan Ma'ruf Amin. Banyak pemimpin dunia seperti Presiden Singapura Halimah Yacob, Donald Trump, PM Australia Scott Morrison, begitu pula PM India Narendra Modi, PM Malaysia Mahatir Muhammad, dan sebagainya. Mereka juga memuji Pemilu serentak yang pertama kali diselenggarakan di Indonesia, meskipun rumit dan secara umum berlangsung sukses.
Sambil menantikan pelantikan Ir. Joko Widodo dan Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin pada Oktober 2019, barangkali menarik untuk meneropong siapa calon presiden pada Pilpres 2024. Apakah para pemilih akan membayangkan calon yang memiliki profile seperti Jokowi atau Prabowo? Hal itu mungkin saja terjadi. Bagaimanapun, Prabowo dan Jokowi adalah tokoh yang jadi idola di hati para fans masing-masing.
Pada 2024 Prabowo memang sudah tua, apakah masih akan mencalonkan diri lagi?
Katakanlah bukan nama Prabowo Subianto yang akan digadang-gadang oleh Partai Gerindra, namun ada calon lain yang bisa bertanding dengan calon lainnya. Mungkinkah Sandiaga Uno akan nyapres, begitu juga Anies Baswedan yang kini gubernur DKI Jakarta? Apakah Anies & Sandi akan berpasangan seperti saat Piklada DKI 2017? Lalu siapa yang jadi capresnya, Sandi atau Anies?
Agus Hari Murti yang terkenal sebagai AHY, putra SBY presiden Indonesia ke 6 ini pernah menjadi peserta Pilgub DKI melawan pasangan Ahok Djarot dan Anies Sandi, namun "gagal" jadi Cawapres pada 2019 lalu.
Apakah AHY juga akan nyapres pada 2024? Terlepas dari koalisi partai yang akan seru pada 2024, AHY bisa menjadi rising star yang akan dicalonkan beberapa partai. Begitu pula Ganjar Pranowo yang memiliki perawakan tinggi dan senyum ramah, yang kini menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah. Apakah Ganjar bakal ikut nyapres? Bagaimana dengan Ridwan Kamil, mantan walikota Bandung yang kini menjabat sebagai gubernur Jawa Barat ini? Apakah juga akan meramaikan Pilpres 2024?
Ikuti rekam jejak mereka mulai sekarang
Jokowi pernah disebut sebagai Satrio Piningit. Apakah ada Satrio Piningit yang muncul menjelang 2014?
Ada tidaknya calon presiden yang masuk katagori "Satrio Piningit", generasi milenial yang akan bersaing pada industri 4.0 ini sebaiknya mulai mencatat rekam jejak para tokoh muda seperti AHY, Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan.
Diantara mereka pasti ada yang sangat ngebet ingin jadi Presiden atau Wakil Presiden. Sambil jalan pastikan pula para anak muda jaman now menyelidiki calon lain, yang barangkali memiliki kebijaksanaan, kecerdasan tinggi baik wawasan keilmuan maupun kecerdasan emosional yang lebih baik.
By the way, jika dilakukan pemilihan presiden besok pagi, siapa yang akan anda pilih?
Apakah anda akan menjagokan AHY, Ridwan Kamil, Anies Baswedan, Sandiaga Uno, Ganjar Pranowo atau salah satu anggota keluarga dari Jan Ethes?
Sangat baik jika generasi muda jaman now mulai memantau nama-nama tersebut di atas dan mencatat rekam jejak mereka, sambil menantikan si Satrio Piningit.
Jika Satrio Piningit itu memang akan muncul menjelang 2024, apakah dia seorang pria atau perempuan? Sangat penting untuk memiliki presiden dan wakil presiden yang memiliki jiwa Pancasila, yang mengakui dengan iklas Indonesia yang memang beragam, sehingga Bhinena Tunggal Ika akan terus jaya dalam wadah NKRI yang berdasarkan Undang-undang Dasar 1945.
Apabila artikel ini bermanfaat, ayo bagikan bersama-sama.
Akhirnya kabar sangat penting yang dinantikan oleh seluruh rakyat Indonesia dan dunia, pada 22 Mei atau paling lambat 25 Mei 2019 ternyata datang lebih awal. Kabar tersebut datang dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU.
Setelah perhitungan suara berjenjang yang melelahkan dan diwarnai berita yang kadangkala membingungkan dan mendebarkan, akhirnya KPU telah membuat kepastian untuk rakyat Indonesia sehubungan dengan hasil Pemilu Serentak yang dilakukan pertama kalinya di Indonesia. Dengan keputusan nomor 987, pasangan 01 Insinyur Joko Widodo alias Jokowi, capres patahana dengan pasangan Profesor Doktor Kiai Haji Maruf Amin diputuskan meraih suara 55,50 persen, sedangkan pasangan nomor urut 01, Prabowo Sandiaga Uno mendapatkan suara 44,50 persen.
KPU telah menetapkan paslon 01 Jokowi Maruf Amin sebagai pemenang Pilpres 2019, meskipun pihak paslon 01 Prabowo Sandi, yaitu Badan Pemenangan Nasional (BPN) menyatakan menolak penetapan hasil rekapitulasi suara nasional pilpres yang memenangkan Joko Widodo Maruf Amin.
Jokowi-Ma'ruf memenangkan suara di 21 provinsi, yang terdiri atas bali, gorontalo, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Bangka Belitung, Sulawesi Barat, Yogyakarta, Kalimantan Timur, Lampung. Pasangan calon 01 juga meraih kemenangan di Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah. Selain itu pasangan Jokowi-Ma'ruf unggul di Jawa Tengah, NTT, Jawa Timur, Kepulauan Riau, Papua Barat, Sumatera Utara, Maluku, dan Papua, bahkan meraih kemenangan bergengsi di DKI Jakarta.
Sementara itu, 13 provinsi lainnya dikuasai pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Sebagaimana dilaporkan news.detik.com, Ketua KPU Arief Budiman dalam rapat pleno menetapkan hasil rekapitulasi KPU secara nasional ini terdiri atas perolehan suara di 34 provinsi dan 130 panitia pemilihan luar negeri (PPLN). Saksi Paslon 02 tidak mau menandatangani hasil rekapitulasi yang memenangkan pasangan 01, Jokowi Maruf Amin, maka menurut Undang-undang mereka berhak untuk mengajukan sengketa hasil Pilpres ini ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Namun kalau dalam tiga hari setelah berakhirnya batas waktu pengujian keberatan penetapan hasil Pemilu ke MK, tidak ada sengketa yang diajukan, maka KPU dapat menetapkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2019-2024.
Berdasarkan hasil quick count maupun real count dan hasil rekapitulasi yang telah ditetapkan oleh KPU, maka Indonesia dan dunia akan menyaksikan pasangan Jokowi Maruf Amin sebagai Presiden RI dan Wakil Presiden RI pada oktober 2019.
Indonesia memiliki harapan lebih baru untuk menuju Indonesia Maju, sejahtera, adil dan makmur. Demokrasi dan keberagaman sebagai bangsa yang majemuk akan jauh lebih harmonis dalam wadah NKRI yang berdasarkan Pancasila, Bineka Tunggal Ika dan Undang undang dasar 1945. |
|