Berkat media sosial dan super aktifnya warganet di Indonesia, perang antara Rusia dan Ukraina menjadi lebih seru daripada film perang versi major studio Hollywood.
Pro kontra aksi Presiden Vladimir Putin yang menyerang Ukraina, bahkan sudah heboh sebelum Putin memerintahkan tentaranya untuk melakukan serangan pertama. Di antara pengamat politik dan pegiat media sosial terdiri paling tidak tiga kubu, dari yang mendukung Putin, membela Volodymyr Oleksandrovych Zelenskyy alias Zelenskyy, dan tentu saja pihak yang netral dalam memahami perang di era digital ini.
Menyimak perbincangan tentang perang Rusia VS Ukraina ini di televisi nasional, media sosial dan berita online memang menarik.
Meskipun kadang kala ada tokoh atau warganet yang merespon perang ini dengan sedikit berlebihan. Muncul pula reaksi pro dan kontra dengan sikap Presiden Jokowi terhadap perang yang sudah berlangsung satu bulan ini. Menurut konstitusi atau UUD 1945, dalam percaturan politik dunia, khususnya jika terjadi konflik bersenjata (perang), politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif. Pada era perang dingin, Indonesia juga menganut prinsip Non Blok, yang merupakan ikon politik luar negeri pemerintahan Presiden Sukarno.
Karena itu menarik untuk menyimak analisis HM. Darmizal, MS, Ketua Umum RèJo, yang memiliki profile flamboyan ini dikenal dengan opini dan analisisnya yang khas: tajam dan langsung menyentuh pada isu yang sedang berkembang.
Pada tayangan berikut ini, kita akan melihat bagaimana sikap HM. Darmizal, MS. yang bukan saja piawai dalam bisnis, melainkan juga karena pengalaman politiknya sebagai politikus senior yang sudah ngelotok di blantika politik nasional.
0 Comments
Presiden Joko Widodo sudah pernah menyebut beberapa tokoh mumpuni sebagai calon Kepala Otorita Ibu Kota Negara baru, yang terkenal dengan sebutan IKN. Mereka adalah Bambang Bojonegoro, Aswar Anaz dan Basuki Tjahaja Purnama yang sempat minta dipanggil dengan sebutan BTP. Namun sampai kini BTP tetap disapa dengan sebutan Ahok.
Ridwan Kamil dan Tri Rismaharini juga sempat muncul dalam wacana ketua otorita ibukota RI di Penajam, Kalimantan Timur. Setelah sekian lama diperbincangkan dalam berbagai media, termasuk social media, akhirnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengakui akan mencalonkan atau mengajukan Ahok sebagai Ketua Otorita IKN. Hal ini diungkap oleh DPP PDIP.
Tentang munculnya Ahok sebagai Kepala atau Ketua Otorita IKN diakui oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto menilai Ahok memenuhi kriteria untuk menjadi Kepala IKN Nusantara. Ahok, kata dia, dianggap berhasil selama menjadi gubernur dan wakil gubernur di Ibu Kota DKI Jakarta. Hal itu terungkap pada situs berita CNNIndonesia.com pada 27/1/2022.
Lebih lanjut Hasto Kritiyanto menegaskan bahwa kewenangan untuk menunjuk orang yang dianggap tepat untuk menjadi pemimpin di IKN merupakan kewenangan penuh Presiden Jokowi.
Bahwa usulan PDI Perjuangan tersebut sekaligus mengeliminasi dua nama lain dari PDIP yang sebelumnya telah masuk bursa Kepala Otorita IKN, masing-masing Menteri Sosial Tri Rismaharini dan mantan Bupati Banyuwangi yang kini menjabat Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas. Sementara itu, Ahok saat ini sedang bertugas sebagai Komisaris Utama Pertamina. Jika akhirnya Presiden Jokowi menunjuk Ahok, maka BTP merupakan orang pertama yang akan menjadi pemimpin IKN di Penajam, Kalimantan Timur.
Ketika dicalonkan menjadi petinggi di Pertamina maupun sebagai Ketua Otorita IKN, disebutnya Ahok selalu menimbulkan pro kontra. Menarik untuk disimak bagaimana pendapat dan reaksi Baron Danardono Wibowo, Indonesian Political Obeserver yang disaksikan pada tayangan berikut ini.
Bagaimana pendapat anda?
Kemajuan teknologi dan ekonomi yang sudah dicapai puluhan tahun oleh sebuah negara sering membuat warga di negara berkembang berdecak kagum dan mengagumi kemajuan tersebut. Produk dan jasa yang dipasarkan negara-negara tersebut pun dibeli dan dinikmati dengan perasaan bangga. Dengan mudah kita akan melihat banyak orang mengenakan atribut atau pakaian bernuansa asing. Fenomena ini bukan hal aneh.
Ketika mendapat kesempatan belajar, bekerja atau sekadar berwisata ke beberapa negara maju tersebut, kadangkala orang mulai merasa minder dengan kondisi di tanah airnya, bahkan tidak lagi merasa bangga dengan jati dirinya sebagai sebuah bangsa. Negara sendiri pun akhirnya dibanding-bandingkan dengan kemajuan bangsa lain, namun dengan narasi yang meremehkan bangsa sendiri.
Seperti halnya Candi Prambanan yang tidak bisa dibangun dalam satu malam, peradaban serta kemajuan sebuah bangsa tidak bisa diwujudkan hanya dengan kerja keras dan memperdalam ilmu pengetahuan canggih, melainkan harus dibarengi dengan semangat untuk melestarikan dan mengembangkan seni budaya yang diwariskan nenek moyang kita dari sejak jaman dahulu kala.
Korea Selatan, Jepang, Tiongkok dan umumnya negara-negara di Eropa sangat bangga dengan seni budaya serta kearifan lokal yang mereka warisi dari para leluhur mereka. Seni budaya dalam berbagai format, apakah itu sastra, seni arsitektur, tari-tarian, pakaian tradisional, lagu-lagu, musik, lukisan, seni pahat (patung) dan sebagainya dihargai sedemikan rupa, dan dijadikan sebagai aset bangsa mereka yang dinilai begitu tinggi.
Bukan hanya orang Indonesia, ternyata orang Amerika dan jutaan orang di dunia termehek-mehek dan terlena menyaksikan drama Korea (Drakor) serta mendengarkan musik K-Pop setiap harinya. Inilah bukti bagaimana bangsa dan para pemimpin di Korea Selatan menyadari sepenuhnya bahwa seni budaya mereka, termasuk kuliner mereka adalah aset yang bernilai tinggi, selain produk teknologi dan otomotif mereka. Korea Selatan meraup milyaran US Dollar setiap tahunnya dari industri kreatif mereka selain produk teknologi mereka seperti smartphone dan produk elektronik lainnya.
Indonesia pun memiliki aset budaya bangsa (tak benda atau intangible) yang luar biasa nilainya. Sayangnya bangsa besar ini hanya bersikap reaktif ketika tarian, kuliner atau batik Indonesia diklaim bangsa lain, misalnya oleh Malaysia. Perasaan marah itu kurang dibarengi dengan aksi untuk nyata untuk membangkitkan aset warisan agung para leluhur menjadi aset yang bisa diubah menjadi jasa atau produk kreatif yang bernilai ekspor seperti dilakukan Korea Selatan, Jepang atau bangsa lainnya.
Potensi seni budaya yang sangat besar ini ternyata menjadi perhatian JokPro, sebuah komunitas yang dipimpin oleh Baron Danardonwo Wibowo. Menurut keterangan Baron Danardono Wibowo, melalui aksi SOBER, setiap aksi yang dilakukan JokPro2024 selalu ditampilkan tari-tarian dari berbagai daerah yang merupakan warisan adiluhung Nusantara sejak jaman dahulu.
Dalam penjelasannya kepada media, Baron yang juga pemerhati sosial politik ini menegaskan bahwa jati diri bangsa Indonesia akan semakin kuat, bahkan akan menjadi negara maju dan kuat apabila bangsa Indonesia tetap bangga dan mau melestarikan seni budaya bangsa, yang bahkan bisa menjadi aset besar untuk membangun ekonomi kreatif, sehingga para seniman, budayawan serta warga mendapat manfaat nyata untuk kesejahteraan Indonesia.
Pada kesempatan ini kita bisa menyaksikan Tari Piring, sebuah tarian yang berakar pada adat istiadat dan budaya Minangkabau, Sumatera Barat yang sangat rancak dan bersemengat. Inilah sebuah persembahan dari Komunitas JokPro 2024, yang rutin ditampilkan di Silang Monumen Nasional, Jakarta.
Bangsa yang besar dan beradab adalah bangsa yang mencintai, melestarikan dan mengembangkan seni budayanya sendiri.
Pesta demokrasi di Indonesia ternyata bukan hanya untuk memilih kepala daerah atau anggota DPR/DPRD baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, atau Pemilihan Presiden. Di Provinsi DKI Jakarta sedang berlangsung pemilihan anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK). Anggota LMK ini akan menjadi perwakilan dari setiap kelurahan, yang calonnya dijaring dari Rukun Warga (RW). Pemilihan LMK ini juga sedang berlangsung di Taman Bona Indah, RW 06, Kelurahan Lebak Bulus, Jakarta Selatan.
Untuk pemilihan LMK di Taman Bona Indah yang asri ini muncul tiga orang calon, salah satunya adalah Mochtar Adriyono, patahana yang masa jabatannya sebagai LMK akan berakhir. Ada dua penantang yang tampil, yaitu Totok Suryanto Suryadi, yang kini merupakan Wakil Ketua RW 06 dan Faridz Soewardi, yang pernah menjadi ketua RT di Taman Bona Indah.
Dinamika politik di Indonesia memang luar biasa. Banyak televisi nasional sudah membahas siapa yang diprediksi paling pas sebagai Capres 2024, padahal Presiden Joko Widodo masih lama dalam menjalankan period ke dua pemerintahannya bersama Kabinet Indonesia Maju. Media sosial pun heboh dengan berbagai komentar terhadap beberapa figur yang diidolakan maupun yang tidak disenangi terkait Pilpres 2024.
Aturan dalam undang-undang tentang Pemilu maupun syarat dan ketentuan yang diatur dalam UUD 1945 tentang jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI sudah diatur bahwa dilakukan setiap lima tahun sekali. Masa jabatan Presiden RI oleh orang yang sama hanya maksimal dua periode, meskipun ada komunitas atau relawan, bahkan tokoh yang menggaungkan Jokowi 3 Periode, Jokowi 3 Kali dan sebagainya. Presiden Jokowi sudah tegas menolak gagasan Jokowi 3 Periode tersebut.
Presiden Joko Widodo telah umumkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Mikro darurat pada 1 Juli 2021. PPKM berlaku mulai 3 Juli sampai 18 Juli 2021. Aturan dalam PPKM ini merupakan kebijakan terbaru Presiden Jokowi selain program vaksinasi Covid-19 agar penularan virus Corona bisa diturunkan.
Sebagaimana telah dijelaskan Luhut Binsar Panjaitan yang ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Komandan pelaksanaan PPKM Mikro Darurat Jawa - Bali, bahwa PPKM ini akan dilaksanakan lebih ketat. Selain didukung para relawan dan Satgas Covid-19, TNI dan Polri juga dilibatkan agar PPKM ini berjalan lancar dan sukses. Dalam aturan PPKM disebutkan pula bahwa jika ada kepala daerah yang melakukan pelanggaran terhadap kebijakan ini akan diberikan sanksi.
Apa saja jenis sanksi yang akann dijatuhkan oleh pemerintah jika ada Gubernur, Bupati atau Walikota yang melanggar ketentuan PPKM?
Setelah dunia diguncang dengan kehadiran varian Delta, World Health Organization (WHO) kembali mengumumkan bahwa masyarakat global mendapat ancaman baru dari virus Corona. Kini warga dan pemerintah di seluruh dunia harus mewaspadai dan mengantisipasi varian C.37 sebagai varian Lambda, yang muncul pertama kali di Peru pada Agustus 2020.
Salah satu penentu kemenangan kandidat presiden di setiap Pilpres di Indonesia dan berbagai negara yang menganut sistem demokrasi terbuka (langsung) adalah ada "mesin relawan" selain mesin partai.
Namun ada keunikan tersendiri dari para relawan ini, bahwa mereka menentukan sendiri siapa calon yang akan mereka dukung. Hal ini terbukti nyata pada Pilpres 2014 dan 2019, bahwa ada relawan yang mendukung Prabowo dan Jokowi. Popularitas Kader VS Elite Partai Politik Sebelum Menentukan Kandidat Untuk Pemilu Serentak 20246/5/2021
Di tengah masyarakat ada komunitas bahkan relawan yang memberikan dukungan terhadap kader partai politik atau tokoh terkenal yang dinilai mumpuni untuk ikut Pemilu Serentak pada 2024 mendatang. Di antara mereka ada yang digadang-gadang untuk ikut Pilpres atau Pilkada.
Seperti pada masa sebelumnya partai politik atau para elite parpol sudah punya beberapa nama yang mengerucut untuk ditentukan sebagai calon di Pilkada atau Pilpres. Para kader partai yang merasa punya kemampuan untuk maju pasti ingin masuk bursa, entah sebagai gubernur, bupati, walikota atau presiden dan wakil presiden. Sementara itu masyarakat punya pikiran sendiri tentang siapa yang dianggap paling pantas untuk dicalonkan. Sikap sebagian besar warga biasanya tidak sama dengan sudut pandang partai politik. Mengenal Faksi & Partai di Parlemen Palestina Dari Masa Ke Masa Dalam Meraih Kemerdekaan Penuh5/23/2021
Perang yang terjadi antara Israel dan Palestina atau Hamas yang sedang menjalankan gencatan senjata adalah cerminan sejarah panjang yang terjadi di Timur Tengah. Perjuangan rakyat Palestina tercermin di komposisi faksi dan partai yang ada di Parlemen Palestina. Ada lebih dari 10 faksi dan beberapa partai yang semuanya punya tujuan untuk kemerdekaan dan kedaulatan Palestina yang penuh seperti negara-negara lainnya.
Selain partai Fatah dan Hamas, di Palestina juga ada partai yang berhaluan komunis. Fakta ini terungkap ketika ratusan warga Palestina dari aneka spektrum politik maupun organisasi lain melakukan aksi demonstrasi menentang Israel pada 15 Mei 2021 di dekat pos pemeriksaan Beit El di Al Bireh, Tepi Barat. |
|